Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi III
Percepatan Penggantian Kapolri Tetap Harus Transparan dan Profesional
Thursday 18 Jul 2013 14:33:22

Anggota Komisi III, Martin Hutabarat.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI setujui usulan Presiden yang ingin mempercepat proses penggantian Kapolri. Diharapkan dalam satu dua bulan mendatang akan ditemukan satu nama untuk menggantikan Kapolri, Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun pada 2014 mendatang.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III, Martin Hutabarat kepada Parle baru-baru ini. Menurut Martin, usulan percepatan penggantian Kapolri oleh Presiden itu bukan dilatarbelakangi adanya kerusuhan di beberapa wilayah termasuk di Lapas Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Namun konon, Presiden ingin Kapolri yang baru dapat segera menyiapkan pengamanan jelang pemilu 2014 mendatang.

“Wacana percepatan penggantian Kapolri sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum ada realisasinya.Hal itu sepenuhnya merupakan hak Presiden. Meski demikian ia berharap jika Presiden ingin mengganti kapolri, Presiden harus betul-betul transparan, dan orang yang akan dipilih harus orangyang benar-benar profesional, berkualitas,”ujar Martin.

Hal tersebut lanjut Martin,disebabkan banyaknya persoalan masyarakat yang masih bertumpu pada peranan kepolisian dalam penanganannya. Dirinya meyakini jika Kapolri betul-betul professional, berdedikasi, dan memiliki tanggung jawab tinggi terhadap tugasnya, maka polisi akan semakin dicintai oleh rakyat. Tetapi sebaliknya, jika Kapolri mendatang tidak bisa menjalankan tugasnya secara professional dalam melindungi masyarakat, maka polisi akan tetap menjadi bulan-bulanan masyarakat.

Oleh karena itu Martin berharap,untuk menggantikan Kapolri, Presiden harus transparan dan dengan ukuran yang jelas, dan harus dapat diterima dan dipertanggungjawabkan semua. Jangan sampai penggantian Kapolri dipercepat, namun yang terpilih malah jauh dari yang diharapkan semua pihak.

Seperti diketahui sejauh ini Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyiapkan Sembilan nama calon Kapolri, diantaranya Kepala Bareskrim, Komjen Sutarman, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar , dan Gubernur Lembaga Pendidikan Kepolisian Komjen Budi Gunawan.(ayu/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi III
 
• Komisi III Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan
 
• Komisi III Telusuri Insiden Pembakaran Polsek Bendahara
 
• Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
 
• Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di Taman Nasional Komodo
 
• Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]