Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Reformasi Birokrasi
Peran dan Kinerja Sektor ESDM dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM
Wednesday 30 Jan 2013 10:58:08

Peran dan Kinerja Sektor ESDM dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM – Wakil Menteri ESDM, Ir Susilo Siswoutomo beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno mewakili Menteri ESDM menyambut tim verifikasi lapangan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM bertempat di Lantai 2 Gedung Sekretariat Jenderal KESDM, hari ini (29/01). Pelaksanaan reformasi birokrasi KESDM sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor PER/15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga, perlu menyusun Dokumen dan Road Map Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2009 tepatnya pada tanggal 31 Desember 2009 KESDM telah mengusulkan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Kementerian PAN dan RB, namun belum dapat ditindak lanjuti mengingat Kementerian PAN dan RB sedang menyempurnakan peraturan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014, KESDM telah menyusun dokumen usulan dan Road Map pelaksanaan reformasi birokrasi KESDM yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM kepada Menteri PAN dan RB pada tanggal 27 November 2012.

Capaian prestasi Kementerian ESDM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain:

1. Predikat Wajar TANPA Pengecualian (WTP) dari BPK dalam laporan keuangan untuk LKPP tahun 2010 dan 2011

2.Rencana Strategis (Renstra) sebagai percontohan nasional

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KESDM mendapat penilaian B dari Kementerian PAN-RB untuk 4 tahun berturut-turut

4. BKN Award dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pengelola kepegawaian terbaik tingkat pusat

5. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) KESDM berdasarkan penilaian KPK menenmpati peringkat ke-3 untuk Instansi Pusat

6. Anugerah Cinta Karya Bangsa sebagai Kementerian/Lembaga yang dalam pengadaan barang/jasa yang cukup besar menggunakan produksi dalam negeri dalam 2 (dua) tahun berturut-turut (2011 dan 2012)

7. Citra Pelayanan Prima Madya dari Kementerian PAN-RB untuk Unit Layanan Investigasi Migas Terpadu

8. Situs Ditjen Minerba meraih penghargaan sebagai pemenang II katagori eselon I pada Warta Ekonomi e-Government Award Tahun 2008

9. Situs Ditjen Migas meraih penghargaan sebagai pemenang III katagori eselon I pada Warta Ekonomi e-Government Award Tahun 2011

10. Unit Pelayanan Investasi Migas Terpadu telah mendapat Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tingkat Madya pada tahun 2010

11. Dan prestasi lainnya yang masih banyak lagi untuk disebutkan satu per satu. (zt/esd/bhc/opn)


 
Berita Terkait Reformasi Birokrasi
 
• Ketua DPR Dukung Pemerintah Reformasi Total Birokrasi
 
• Lelang Jabatan, Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
 
• Kemenpolhukam Apresisi Reformasi Birokrasi Pemprov Gorontalo
 
• SBY: Reformasi Birokrasi Dikatakan Berhasil Jika tak Ada Lagi Korupsi
 
• Aceh Timur Sosialisasi Bimtek Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi On-Line
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]