Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Oknum MA
Penyidik KPK Lakukan Rekontruksi Kasus Suap Pegawai MA
Wednesday 18 Sep 2013 16:21:16

Djodi Supratman Tersangka Kurir Suap di Mahkamah Agung Republik Indonesia.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)hari ini Rabu (18/9) melakukan rekontruksi terkait kasus suap terhadap perkara kasasi pidana penipuan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito di Mahkamah Agung.
Menurut juru bicara KPK Johan Budi, bahwa Rekontruksi tersebut dilakukan di tiga tempat yang berbeda.

"pertama di Artha Graha Menteng, kedua MOI Kafe excelso di Kelapa Gading, ketiga LBH Mawar Aaron, ke empat kantor Hotma di Jln Martapura," ujar Johan, saat dikonfirmasi di KPK, Jakarta.

Menurut Johan, proses rekontruksi dilakukan untuk memudahkan penyelidikan, karena selama ini Penyidik KPK masih belum menemukan bukti yang kuat mengenai dugaan suap yang melibatkan pegawai MA Djodi Supratman.

"Ya kita masih mencari lagi bukti-bukti baru," terangnya.

Penyidik KPK, membawa tersangka Djodi Supratman, dan Mario C Bernando, pada pukul 09.15, Wib dengan menggunakan 6 mobil menuju lokasi rekontruksi.Di dalam mobil terlihat, tersangka Mario dan Djodi duduk berdampingan, dengan pengawalan oleh dua orang petugas KPK mengunakan baju safari.

Dalam perkara tersebut, KPK sudah menetapkan Mario Carmelio Bernardo dan Djodi Supratman sebagai tersangka.
Mario ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap di kantor pengacara Hotma Sitompul di Jalan Martapura, Jakarta Pusat, akhir Juli lalu. Adapun Djodi ditangkap di bilangan Monas, Jakarta Pusat, ketika sedang menumpang ojek.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) perkara suap ini, KPK menyita uang berjumlah Rp128 juta yang ditemukan di dalam tas Djodi senilai Rp78 juta dan rumahnya senilai Rp50 juta.

Mario dan Djodi dikenakan pasal penyupan terkait status tersangka yang ditetapkan KPK. Mario dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun Djodi dijerat pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kasus Oknum MA
 
• Doddy Aryanto Dituntut Lima Tahun Penjara
 
• JPU KPK Mengaku Lippo Tidak Terlibat Perkara Suap MA
 
• KPK Menggeledah Ruang Pejabat MA Andri Tristianto
 
• Saksi Staf Hakim MA Benarkan Ada Permintaan Tambahan Dana ke Djodi Supratman
 
• Berkas Pegawai MA Djodi Supratman P21
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]