BANDA ACEH, Berita HUKUM – Terhitung dari tahun 2011 hingga 2013 ini, jumlah total penyelewengan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-P) Provinsi Aceh mencapai Rp 2 miliar.
Dana yang diselewengkan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) serta World Bank tersebut, dikatakan Jafar Hanafi SH, Kepala Bidang Spesialis Penanganan Pengaduan Masalah (SPPM) PNPM Aceh, melalui BlackBerry Messenger, Jum'at (22/3).
Sebanyak 18 kabupaten di Aceh yang mendapat suplai dana PNPM, dan proses pengembaliannya sudah mencapai 96 persen dari target Nasional senilai 97, terangnya.
Namun ada beberapa kabupaten yang dinyatakan alot dalam pengembalian dana PNPM tersebut. Diantaranya Kabupaten Semeulu sebesar Rp 1,1 miliar lebih, kemudian Takengon Kabupaten Aceh Tengah berkisar Rp 780 juta. "Kedua kabupaten tersebut yang berpotensi besar melakukan penyelewengan," sebut Hanafi
Umumnya yang melakukan penyimpangan tersebut dilakukan oleh pengurusnya yakni kerap terjadi ketika pergantian pengurus baru dengan yang lama. Menurutnya untuk langkah penyelesaianya dengan mengambil langkah secara kekeluargaan, namun jika tidak selesai maka dengan sangat terpaksa diproses melalui jalur hukum.
Beberapa hal yang harus diketahui oleh pengurus dana PNPM, katanya lagi, setiap kecamatan di masing-masing kabupaten yang sudah tercatat sebagai kecamatan yang terindikasi melakukan penyelewengan, maka tidak akan mendapatkan suntikan dana tersebut dari Bank Dunia.
Penetapan peraturan ini didasarkan surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Dalam Negeri, tandasnya. Hanafi sangat berharap kepada pemangku amanah dana tersebut untuk menjalankan sebagaimana aturanya.
Karena dana tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usaha khususnya kaum perempuan di pedesaan.(bhc/sul) |
