Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Minyak Goreng
Penyataan Kemendag Soal Masyarakat Timbun Minyak Goreng Sangat Menyakitkan
2022-03-14 12:23:10

Ilustrasi. Video ibu-ibu antri minyak goreng membludak di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, viral di media sosial.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menilai pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bahwa masyarakat melakukan penimbunan minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan, sangat menyakitkan masyarakat. Kalau masyarakat disebut menyimpan minyak hanya dua liter adalah karena kebutuhan, bukan karena ingin melakukan penimbunan.

"Pernyataan dari Kemendag bahwa kelangkaan minyak goreng salah satunya disebabkan karena penimbunan oleh warga. Tentu ini pernyataan yang sangat menyakitkan, bahkan tuduhan yang tidak menggunakan logika akal sehat," jelas Awiek, sapaan akrab Baidowi, sebagaimana video yang diterima Parlementaria, Rabu (9/3).

Menurut Anggota Fraksi PPP DPR RI tersebut, tidak logis masyarakat kecil lakukan penimbunan. Sebab, barangnya langka dan harganya pun juga sangat tinggi. Karena itu, ia meminta lebih baik Kemendag bersikap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas. "Menyampaikan statement yang bersifat tuduhan kepada masyarakat itu sama hal dengan buang badan, melempar persoalan kepada orang lain," tegasnya.

Daripada melempar tuduhan seperti itu, lebih baik Kemendag secara gamblang menjelaskan ke masyarakat terkait tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir. "Kedua, kalau Kemendag tidak mampu mengatur tata niaga minyak goreng ini ya minta maaf saja. Misalnya, tidak bisa kendalikan harga akibat dari ulah spekulan, akibat ulah dari distributor ataupun ulah dari pengepul, ataupun para produsen," jelasnya.

Sehingga, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu berharap ke depannya, Kemendag berhati-hati untuk mengeluarkan pernyataan agar tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko mengungkapkan, muncul muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang yakni panic buying. Akibat sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, membuat masyarakat membeli melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan.

Padahal hasil riset menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya, kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng. "Tapi ini baru terindikasi," kata dia saat kunjungan kerja ke Palembang seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (6/3/2022).(rdn/sf/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Minyak Goreng
 
• Legislator Ingatkan Pemerintah Berhati-Hati Cabut Kebijakan DMO
 
• Legislator Soroti Tingginya Harga Minyak Goreng di Tengah Merosotnya Harga CPO Dunia
 
• Legislator Berharap Mendag yang Baru Dapat Turunkan Harga Minyak Goreng
 
• Mendag Diminta Libatkan Kapolri Atasi Kendala Teknis Lapangan soal HET Migor Curah
 
• Menperin Harus Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]