Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Penyadapan
Penyadapan Pejabat RI: Dubes Korsel Bantah Terlibat, Dubes Singapura Lapor Pemerintahnya
Thursday 28 Nov 2013 14:18:11

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa hari seusai diinstruksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memanggil Duta Besar Korea Selatan di Jakarta dan Duta Besar Singapura di Jakarta, guna mengklarifikasi dugaan keterlibatan kedua negara itu dalam penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap sejumlah pejabat pemerintah Indonesia, termasuk Presiden SBY.

"Dubes Korea di Jakarta juga sudah dipanggil dan tidak menyanggah berita tersebut. Kalau Dubes di Singapura mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya," kata Marty di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (28/11).
Menurut Menlu, Dubes kedua negara itu menilai, pemberitaan yang mengaitkan keterlibatan Korsel dan Singapura dalam kegiatan penyadapan AS dan Australia kepada pejabat Indonesia itu tidak ada dasarnya.

“Dubes Singapura dan Korsel mengatakan, kegiatan itu berstatus bukan menyangkut Indonesia, tapi menyangkut banyak negara,” terang Menlu.

Dugaan keterlibatan Singapura dan Korsel dalam penyadapan sejumlah pejabat Indonesia terungkap dari mantan kontraktor intelijen AS, Edward Snowden. Ia mengungkapkan, bahwa Singapura dan Korea Selatan memainkan peran kunci membantu AS dan Australia dalam menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Asia.

Seperti dilansir The Age, Senin (25/11), peta rahasia Badan Keamanan AS (NSA) mengungkap AS dan partner berbagi intelijennya atau yang dikenal dengan 'Five Eyes' (AS, Inggris, Australia, Kanada dan Selandia Baru) menyadap kabel serat optik berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia.

Atas pemberitaan ini, Presiden SBY mengaku sudah mendengar hal itu. “Saya mendengar dari saudara-saudara kalangan pers dan anggota masyarakat yang ingin tahu dan ingin mendengarkan apa respon saya yaitu berkaitan dengan dugaan terhadap dua negara yaitu Singapura, tetangga, sahabat dekat dan sama-sama negara ASEAN, dan juga Korea Selatan, salah satu sahabat baik Indonesia yang katanya membantu Australia dan Amerika Serikat dalam penyadapan komunikasi bawah laut di Asia dan wilayah yang lain,” kata Presiden SBY kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/11) petang.

Meskipun secara spesifik tidak disebutkan Indonesia, Asia, terhadap hal itu Presiden SBY sudah mengintruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa untuk meminta penjelasan dari para Duta Besar negara-negara itu.” Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu,” ungkap Kepala Negara.

Presiden SBY juga meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang. “Percayalah, Pemerintah akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kewajiban yang harus pemerintah jalankan,” pungkas Presiden SBY.(skb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Penyadapan
 
• Pemerintah Diminta Lengkapi Konten Aturan Penyadapan
 
• Trump Menuding Obama Menyadap Teleponnya
 
• Demokrat Wacanakan Hak Angket Sikapi Indikasi Penyadapan SBY
 
• Penyadapan Harus Atas Permintaan Penegak Hukum
 
• Cara Cek Apakah Telepon Anda Disadap?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]