Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Natal dan Tahun Baru
Pengusaha Diminta Tidak Memaksa Karyawan Muslim Mengenakan Pakaian Khas Natal
2016-12-21 13:06:42

Ilustrasi. Penolakan terhadap pemaksaan penggunaan atribut Natal bagi karyawan Muslim.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menghimbau kepada para pengusaha, untuk menghindari keresahan dari internal karyawan muslim dan masyarakat umum, serta menghindari blow up situasi, maka diminta tidak memaksa karyawan yang berbeda keyakinan, mengenakan pakaian khas natal selama musim Natal dan Tahun Baru 2017.

Ia menambahkan, kepada para pemuka agama, khususnya MUI dan alim ulama Islam, diminta untuk memberikan edukasi perihal kedudukan natal dalam Islam dengan cara yang jelas, gamblang, mendalam, dan bijak sehingga membangun semangat toleransi, bukan potensi konflik.

lalu, lanjut Sodik, kepada semua ummat beragama diminta untuk turut menjaga dan memelihara keamanan, kedamaian dan kemeriahan hari natal , dengan menghormati peristiwa natal sesuai dengan syariah masing- masing agama, serta sesuai dengan budaya dan regulasi yang ada di NKRI

"Teruntuk saudara-saudara kami ummat Kristiani dipersilakan merayakan natal secara sempurna, dengan aman dan nyaman, serta penuh suka cita dan kedamaian sesuai ketentuan agamanya dengan mempertimbangkan kebhinekaan agama, budaya dan regulasi di NKRI" Kata Politisi F-Gerindra ini dalam siaran persnya, Rabu (21/12).

Politisi Dapil Jawa Barat I ini, juga meninta aparat keamanan untuk melipatgandakan penjagaan dan kewaspadaan, termasuk operasi inteljen untuk pencegahan dini, sehingga tidak terjadi gangguan keamanan seperti bom, dan lain-lain.

"Jika sampai terjadi teror, bukan hanya menggangu keamanan, tapi juga akan menimbulkan saling curiga dan saling tuduh, nantinya makin memperparah suasana kerukunan saat ini,"jelasnya.

Terakhir, kata Sodik, kepada pemerintah daerah diminta untuk mengelola acara natal dan tahun baru dengan menghormati keragaman keyakinan atau agama, memperkuat persatuan dan kebersamaan, kesederhanaan dan tidak konsumtif serta kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.(jk/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Natal dan Tahun Baru
 
• Polda Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Persiapan Operasi Lilin Otanaha 2019
 
• Panglima TNI: TNI Siap Bantu Polri Amankan Natal dan Tahun Baru
 
• Panglima TNI: Pengamanan Terpadu Ciptakan Perayaan Natal Aman dan Damai
 
• Bupati Asahan Bersama Kapolres Asahan Pantau Pengamanan Natal
 
• Polisi Siap Gelar Operasi 'Lilin 2016'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]