Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Gaya Hidup    
 
HAKI
Pengguna Komputer Indonesia Banyak Pakai Software Ilegal
Wednesday 16 May 2012 04:25:12

Ilustrasi, Pengguna Komputer Indonesia (Foto: BeritaHUKUM.com/nan)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Business Software Alliance (BSA) mengungkapkan hasil survei pembajakan software yang menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan piracy rate tertinggi. Hal ini bukan terjadi begitu saja.

Menurut penelitian yang dilakukan Business Software Alliance (BSA), sekira 59 persen atau 305 pengguna komputer di Indonesia menggunakan software bajakan. Mereka berpendapat, hal inilah yang berkontribusi membuat tingkat pembajakan software di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Survei perorangan ini dilakukan dengan responden sekira 518 pengguna komputer di Indonesia dan dilaksanakan pada rentang Februari - Maret 2012. Para responden tersebut ditanyakan apakah mereka menggunakan software bajakan dan seberapa sering menggunakannya.

Dari 59 persen responden yang mengaku menggunakan software bajakan, 5 persennya mengatakan selalu memperolehnya secara ilegal. Kemudian 14 persen mengatakan sering, 23 persen mengatakan hanya pada saat tertentu dan 17 persen lainnya mengatakan hanya sesekali saja memperoleh software ilegal.

Selain itu juga diterangkan bahwa dari aspek gender, wanita mendominasi jumlah pengguna komputer yang mengaku mamakai software bajakan. Jumlah pengguna wanita sekitar 54 persen, sedangkan pria sekira 46 persen.

Ada banyak alasan mengapa orang memilih pemakaian software bajakan. Dalam presentasi survei pembajakan software global, Selasa (15/5), Senior Director Anti-Piracy BSA, APAC, Tarun Shawney mengungkap sekira "13 persen orang merasa tidak akan tertangkap jika menggunakan software bajakan. Sedangkan mereka yang menyadari ilegalnya pembajakan software merupakan alasan untuk tidak memakai software bajakan ada sekira 17 persen."

Sebelumnya, Tarun telah mengungkap bahwa dalam penelitian global BSA bersama International Data Corporation (IDC) dan IPSO, Indonesia diketahui sebagai negara dengan piracy rate cukup tinggi yakni 86 persen. Survei global tersebut dilakukan terhadap 33 negara dengan jumlah responden sekira lebih dari 15 ribu orang.(bhc/yga)


 
Berita Terkait HAKI
 
• Kabar Terkini Sengketa Kepemilikan Akun Lambe Turah
 
• Heri Gunawan Apresiasi Produk Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Agunan
 
• JW, Ketum Hasil Kongres IX Dipolisikan atas Dugaan Penyalahgunaan Logo PAJ
 
• Putri Bruce Lee Gugat Restoran China Real Kungfu, Ada Apa?
 
• DJKI Luncurkan E-Pengaduan Kekayaan Intelektual
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]