JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Ir. Joko Widodo telah menentukan calon pengganti Panglima TNI dan telah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan. Tantangan tugas ke depan tidaklah mudah yaitu menghadapi tahun politik dalam rangka Pilkada Serentak, Pemilu Legislatif dan Presiden.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai menghadiri rapat Kabinet Persiapan Pemeriksaan Laporan KeuanganTahun 2017 pada Pemerintah Pusat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12).
Lebih lanjut Panglima TNI menuturkan bahwa penunjukan Pejabat Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden RI yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Dengan diajukannya Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P telah memenuhi kriteria dan dinilai sangat tepat. "Regenerasi kader-kader kepemimpinan TNI sudah melalui tahapan yang matang dan dipersiapkan," ujarnya.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa potensi konflik pada tahun politik dalam Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019sangat tinggi. Sebagai gambaran, pada saat Pilkada Gubernur DKI berlangsung dalam suasana yang begitu keras dengan tensi tinggi disertai dengan pengerahan pasukan yang begitu banyak. Hal ini dapat dijadikan acuan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak di 171 daerah, pemilihan Legislatif serta Pilpres yang akan datang. "Dalam hal ini Kasau MarsekalTNI Hadi Tjahjanto, S.I.P sangat tepat menjadi Panglima TNI pada tahun politik dan sudahsesuai dengan keinginan Presiden RI Jokowi," ucapnya.
"Saat ini, saya masih menjabat sebagai Panglima TNI, bertekad untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menyiapkan segala sesuatu guna mendukung pelaksanaan tugas pejabat Panglima TNI yang baru. Diharapkan pergantian dan serah terima jabatan Panglima TNI dapat berjalan dengan lancar," tuturnya.(TNI/bh/sya)
|
