KALTIM, Berita HUKUM - Tim Komisi VII DPR RI terdiri dari 12 orang Anggota yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Achmad Farial meninjau kondisi lingkungan Karantina Samboja di Provinsi Kalimantan Timur. Ini dilakukan untuk mendalami RUU tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam.
RUU ini merupakan pengesahan Protokol Nagoya tentang akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Disamping itu, RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang prosedur persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan peptisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional.
“Ini merupakan Pengesahan dan rencananya kami akan mengesahkan RUU ini minggu depan setelah mengunjungi Papua, “ ujar Farial di Restoran Dandito, Balikpapan, Minggu (10/3).
Sebelumnya, Pemerintah mengajukkan 2 RUU tentang lingkungan untuk disahkan. Farial mengatakan, sebelumnya Wakil Presiden Boediono sudah menegaskannya kalau 2 RUU itu penting.
Ratifikasi (pengesahan) Protokol Nagoya penting karena Indonesia merupakan salah satu negara terkaya atas sumber daya genetik. Jika 2 RUU ini disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna, maka Indonesia memiliki landasan hukum untuk melindungi dan melestarikan sumber daya genetik. Serta mencegah pencurian dan pemanfaatan tidak sah terhadap Keanekaragaman hayati.
Disamping itu, Asdep Pengendalian Kerusakan Lahan dan Keanekaragaman hayati pada Kementerian Lingkungan Hidup, Antung Dedy sangat berharap atas kunjungan Komisi VII DPR RI dapat membuka wawasan semua pihak bahwa Protokol Nagoya penting bagi pembangunan masyarakat. Khususnya dalam pemanfaatan dan menerima keuntungan Sumber Daya Genetik. “Bila ini diimplementasikan nantinya masyarakat Kaltim akanb mendapat keuntungan baik dari pihak luar maupun lokal dari pemanfaatan Sumber Daya Genetik,” ujar Antung.(hin/dpr/bhc/rby) |
