Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kejaksaan Agung
Pengangkatan Jabatan Anak HM Prasetyo Dinilai Bermasalah
Saturday 23 Jan 2016 12:27:43

Ilustrasi. Jaksa Agung Republik Indonesia, HM Prasetyo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pusat Kajian Politik Hukum Indonesia (PKPPI) mencatat adanya pelanggaran dalam pengangkatan Bayu Adhinugroho Arianto, yang saat ini sudah menjabat Koordinator Intel di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Menurut Kepala Bidang Advokasi PKPPI M. Ferdi Firdaus, anak kandung dari Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo itu belum mengantongi sertifikasi Diklatpim III yang harus dimiliki Jaksa, sebelum dipromosikan ke jenjang eleson 3B.

"Ini adalah hal yang fatal, sebab jenjang karier jaksa anak Prasetyo yang tidak mengacu pada aturan yang berlaku," ungkap Ferdi di Jakarta, Sabtu (23/1).

Ferdi pun menyebutkan, sebetulnya hal tersebut bisa saja dilakukan namun dengan catatan Bayu memiliki prestasi. "Bayu harus punya prestasi luar biasa. Persoalannya apa prestasinya sampai dia bisa mendapatkan promosi dengan cara melanggar aturan?", katanya.

Atas dasar itulah, Ferdi menilai terbitnya SK No. Kep-IV-360/C/05/2015 tentang pengangkatan Bayu bisa menjadi barometer bahwa, Prasetyo yang merupakan Jaksa Agung RI sebelumnya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem ini tidak dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan.(br/bh/sya)


 
Berita Terkait Kejaksaan Agung
 
• Jaksa Agung Himbau Staf Ahli Memantau Perkembangan dan Perubahan KUHP atau KUHAP
 
• Amir Yanto Jadi Jamintel Gantikan Sunarta yang Menjadi Wakil Jaksa Agung
 
• Wakil Jaksa Agung Apresiasi Kejati Kalbar Terkait Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
 
• Ini Tujuan Wakil Jaksa Agung Berkunjung ke Riau
 
• Ini Penjelasan Wakil Jaksa Agung Terkait Undangan Konperensi Pers DPP PEKAT IB
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]