JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pihak-pihak yang kontra terhadap pernyataan Panglima TNI soal isu 5.000 senjata ilegal tak lebih sebagai upaya menjegal laju popularitas sang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut.
"Saya melihat belakangan makin kinclongnya elektabilitas Gatot membuat lawan-lawan politiknya ingin segera mematikan lampu Gatot. Karena Gatot terlalu terang, enggak boleh ada matahari kembar. Yang disampaikan Gatot saya pikir bukan polemik atau memantik kegaduhan. Namun itu bisa menjadi sinyal peringatan dini bagi NKRI," kata Pangi di Jakarta, Rabu (27/9).
Kalau benar yang disampaikan Gatot bahwa ada 5000 senjata ilegal, dan produk impor, lanjut dia, silahkan dibantah oleh pihak lain atau institusi lain bahwa tidak benar 5000 tapi 500, tidak benar ilegal dari senjata impor namun dari Pindad.
"Namun kita masyarakat mendukung untuk diselediki dan diinvestigasi lebih dalam sehingga clear. Kalau itu fakta dan bukan hyperealitas, ini sinyal alarm ancaman nyata bagi NKRI. Negara kita sangat ketat dan keras melarang pengunaan senjata oleh masyarakat sipil dan kelompok lainnya," tandas dia.
Menurutnya lagi, informasi Gatot bagi lawan politiknya pasti dimainkan bahwa Gatot sudah menyebarkan horor ketakutan.
Namun, sambung dia, bagi kelompok lain bisa saja apresiasi dan mendukung langkah Gatot melindungi NKRI dari ancaman mana pun.
"Lagi pula itu juga disampaikan pada mantan tentara atau purnawirawan, saya pikir ngak ada yang salah. Namun wajar makin meroketnya elektibilitas Gatot membuat aktor yang lain kebakaran jengot, makin kencang manuver politik untuk membunuh karakter Gatot. Saya juga heran, Gatot disudutkan dan sudah mulai yang memakai logika kacau politik devide et empera, adu domba. Justru Gatot bukan berpolitik namun memberikan sinyal dan peringatan ancaman nyata bagi keamanan dalam negeri terkait senjata ilegal, malah Gatot kok dituduh berpolitik ketika menyampaikan informasi maha penting sehingga diharapkan negara siap siaga dari ancaman internal dan eksternal," tegas Direktur Eksekutif Voxpol Center itu.
"Silahkan dan sah sah saja atau jamak pro kontra dalam habitus demokrasi. Menkopolhukan, Wiranto juga tak salah, silahkan dan punya hak untuk klarifikasi misalnya tidak benar 5000 tapi yang benar 500 untuk BIN dan tidak benar senjata ilegal impor namun diproduksi dan dipesan di PT Pindad, saya kira enggak ada yang salah," pungkasnya.(icl/teropongsenayan/bh/sya) |
