Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
RUU Perdagangan
Pengamat: Naskah Akademik RUU Perdagangan Menafikan Asas Ekonomi Kerakyatan
Friday 08 Feb 2013 16:05:04

Pengamat ekonomi, Revrisond Bawasir.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Naskah akademik yang diajukan pemerintah terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan, dinilai memiliki semangat kapitalis liberal.

"Karena dilihat dari asas filosofinya saja, itu menegaskan perekonomian yang diserahkan kepada mekanisme pasar 'Its The Best'," ujar Pengamat ekonomi Revrisond Bawasir saat diskusi di ruang fraksi Partai Gerindra Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/2).

Lebih lanjut, Revrisond Bawasir menjelaskan bahwa RUU ini tidak mengindahkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang selalu membatalkan Undang-Undang karena bertentangan dengan UUD 45.

"Karena sudah jelas, bahwa ekonomi di Indonesia dibangun atas asas kebersamaan dan gotong royong. Dan naskah ini sudah menafikan semangat itu," ungkapnya.

Bahkan jika dibandingkan dengan UU perdagangan peninggalan Belanda, menurut Revrisond Bawasir itu masih jauh lebih baik. "Kalau Undang-Undangnya seperti ini, lebih baik kembali seperti dulu lagi. Karena tidak akan membawa manfa'at bagi rakyat," jelas pengajar Universitas Gadjah Mada ini.

Seperti diketahui, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas RUU Perdagangan sebagai pengganti UU peninggalan zaman kolonial.(bhc/riz)


 
Berita Terkait RUU Perdagangan
 
• RUU Perdagangan Perparah Liberalisasi
 
• Edhi Prabowo Kritisi RUU Perdagangan
 
• Pengamat: Naskah Akademik RUU Perdagangan Menafikan Asas Ekonomi Kerakyatan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]