JAKARTA, Berita HUKUM - Ternyata dasar hukum yang dijadikan rujukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap, pengguguran calon legislator (caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai salah.
Pasalnya, menurut pengamat pemilu Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahudin
dasar pijakan hukum yang digunakan Bawaslu untuk memutus perkara di daerah pemilihan Sumatera Barat 1 PAN dinilai cacat hukum. Bahkan, Bawaslu menggunakan aturan dan pasal yang tidak sesuai.
"Keputusan Bawaslu soal rujukan juga keliru. Saya gak tahu apakah ini hanya copy paste atau mereka yang bloon," kata Said dengan intonasi tinggi dikantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Selasa (16/7).
Sebab, berdasarkan keputusan Bawaslu yang menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 51 ayat 1 huruf n dan p dalam memutus perkara sengketa PAN di dapil Sumbar satu dan khususnya caleg perempuan atas nama Selviana.
Padahal, menuru Said, huruf 'n' hanya menyatakan caleg yang maju harus menjadi anggota partai dan mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA). Sementara huruf 'p' berbicara mengenai caleg hanya bisa dicalonkan disatu dapil.
Sementara terkait persoalan yang dihadapi oleh Selviana adalah persoalan ijazah. Seharunya dasar hukum yang digunakan oleh Bawaslu adalah, huruf 'E' bukan huruf 'n' dan 'p'. Karena itu, Said sangat mendukung upaya yang dilakukan Selviana dengan melaporkan Bawaslu ke DKPP.
"Kalo perlu Bawaslu diberikan sanksi tegas. Apa kemampuan mereka soal peradilan? Boleh dicek back groud mereka. Bawaslu itu konyol. Saya rasa aduan Selviana ke DKPP sudah sangat tepat," ungkap Said.(bhc/riz) |
