Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Politik
Pengamat: Kalau Sekarang Mahasiswanya Demonstrasi, Sudah Pasti Tujuannya 'Negosiasi Resuffle'
Thursday 19 Mar 2015 03:54:17

John Helmi Mempie, Pengamat Intelijen saat wawancara dengan wartawan di Cikini Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kondisi 'kegaduhan' politik dan hukum yang terjadi menurut John Helmi Mempie sebagai Pengamat Intelijen mengatakan bahwa, kalau gerakan mahasiswa saat ini tentu hanya rekayasa dan pasti ada yang mendorong. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya tujuannya apa? Karena itu menurut Mempie, "Gak ada Oposisi saat ini. Ini semua transaksi negosiasi semua kok. Anehnya lagi, kok gerakan ini seolah olah akan serempak nantinya untuk tanggal 20 Mei nanti?."

Jika dicermati lebih lanjut, Forum Rektor itu kan setahun yang lalu masuk dalam timses Jokowi-JK, "Kalau sekarang mahasiswanya pada demonstrasi. Sudah pasti tujuannya untuk negosiasi Resuffle...." ujar Memphi, kepada para wartawan saat diwawancarai di Cikini, Jakarta Pusat pada, Rabu (18/3).

Sementara, berbeda halnya dengan kondisi letupan sosial, seperti "Begal Motor". Peristiwa seperti ini menurut John Memphi bahwa, "Begal motor masuk dalam kategori gerakan sosial juga. Karena mereka (pembegal) protes terhadap kemapanan, makanya mereka membegal orang yang mampu. "Dan perlu menjadi catatan pula bahwa, peristiwa 'letupan sosial' tidak dapat diprediksi, sewaktu waktu dapat terjadi," jelasnya.

"Poin utama untuk menghentikan aksi unjuk rasa, gerakan sosial yang terjadi adalah bagaimana menyelesaikan persoalannya, sampai kapan orang tahan kelaparan. Hanya TNI yang mampu menyelesaikan jika ada apa apa," pungkas John Helmi Memphi.

Sementara, Mahasiswa yang akhir-akhir ini dicemooh publik karena sikap diamnya terhadap penderitaan rakyat, kini mulai bergerak.

Kemarin Senin (16/3) Mahasiswa di Jawa Timur dan Jawa Barat mulai bergerak. Di Jawa Timur dimotori Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang menggelar aksi 'Raport Merah Jokowi' di DPRD dan Balaikota Malang.

Realisasi kerja dan kinerja Presiden Joko Widodo dinilai jelek oleh mahasiswa.

"Banyak kinerja Presiden Joko Widodo yang buruk. Kami memberikan waktu untuk perbaikan kinerja. Jika tidak, kami akan turun ke jalan," kata Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Reza Adi Pratama, saat menggelar aksi bersama ratusan mahasiswa di DPRD dan Balai Kota Malang, Senin (16/3), seperti dilansir VIVAnews.

Sementara itu di Jawa Barat, Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat membubuhkan tandatangan di kain putih sebagai bentuk dukungan untuk menurunkan Joko Widodo dari kursi Presiden RI saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (16/3) lalu.

Dalam aksinya ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Jabar ini mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP-1) yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk satu bulan ke depan dengan tuntutan mengembalikan subsidi BBM, turunkan harga bahan pokok, nasionalisasi aset, bersikap tegas dalam setiap agenda pemberantasan korupsi, bersikap pro rakyat dan tidak terintervensi oleh kepentingan politik, segera stabilkan nilai rupiah, dan realisasikan Nawa Cita.

Setelah dimotori Jawa Timur dan Jawa Barat, kini mahasiswa Universitas Indonesia (UI) akan turun ke jalan.

Dalam poster yang ramai beredar di social media, Mahasiswa UI yang tergabung dalam BEM SELURUH UNIVERSITAS INDONESIA akan menggelar aksi pada Jumat 20 Maret mendatang. Aksi akan digelar di Kampus UI Salemba Jakarta.(pkspiyungan/bhc/mnd)


 
Berita Terkait Politik
 
Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
 
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
 
Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
 
Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
 
Syahganda Nainggolan Desak Jokowi Terbitkan Inpres Agar Menteri Tak Bicara Politik Sampai 2023
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]