Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Kasus Simulator SIM
Pengadilan Tipikor Vonis Budi Susanto 8 Tahun dan Denda Rp.17 Milyar
Thursday 16 Jan 2014 17:51:17

Terdakwa Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto, Hakim Pengadilan Tipikor (FOTO;BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan, menjatuhkan Vonis 8 tahun penjara, serta denda atau uang penganti Rp 17 miliar terhadap Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto. Hakim pengadilan Tipikor menilai terdakwa Budi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan memperkaya dirinya, korporasi dan orang lain. dalam kaitan pada kasus pengadaan Simulator SIM di Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian yang sebelumnya telah menjerat Irjen Pol Djoko Susilo.

"Menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dengan denda Rp17 miliar dan dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto dalam sidang, Kamis (16/1).

Sebelumnya terdakwa kasus Simulator SIM roda dua dan empat di Korlantas Polri, Budi Susanto, dituntut selama 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa yakni 12 tahun penjara, namun dendanya jauh lebih berat dari tuntutan JPU KPK, Riyono S.H.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa Budi, tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan yang meringankan, belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan, serta masih memiliki tanggungan hidup berupa keluarga yang merupakan tulang punggung.

Atas perbuatanya Budi yang telah memperkaya orang lain, yaitu mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo sebesar Rp 36,9 miliar, Wakil Kepala Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebesar Rp 50 juta, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang sebesar Rp 3,9 miliar. Kemudian, ia juga dinilai telah memperkaya Primkoppol Polri senilai Rp 15 miliar.

Terdakwa Budi Susanto, dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Sementara tim Kuasa Hukum Budi Susanto, Rufinus SH meminta waktu untuk berfikir mengenai vonis 6 tahun tersebut.

Sedangkan terdakwa sendiri mengatakan sama yaitu pikir-pikiri, "Saya bersama pengacara sepakat pikir-pikir," pungkas Budi Susanto.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kasus Simulator SIM
 
Pengadilan Tipikor Vonis Budi Susanto 8 Tahun dan Denda Rp.17 Milyar
 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perberat Vonis Irjen Djoko 18 Tahun Penjara
 
KPK: Vonis Irjen Djoko Susilo Kurang dari 2/3, KPK Resmi Ajukan Banding
 
Sebagian Harta Jenderal Djoko Susilo di Sita Untuk Negara
 
Irjen Polisi Djoko Susilo di Vonis 10 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]