Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Samarinda
Pengadilan Tipikor Samarinda Mulai Diberlakukan Alat Perekam Audio Digital
Friday 07 Dec 2012 08:40:53

Menurut Ketua PN Samarinda Hery Soepriyanto.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Untuk pelaksanaan sidang kasus Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari Kamis dan Jumat (6-7/12) mulai diberlakukan dengan menggunakan alat Perekam Audio Digital pada persidangan kasus korupsi. Hal ini untuk membantu panitera dalam membuat berita acara sehingga Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang optimal dan obyektif, ujar Ketua PN Samarinda Hery Soeprianto, SH kepada pewarta BeritaHUKUM.com di ruang kerjanya Rabu (5/12) sore.

Menurut Ketua PN Samarinda Hery Soepriyanto, pelaksanaan alat Perekam Audio Digital yang saat ini selain Samarinda juga Medan, Bandung dan Makasar dengan mengacu Surat Edarat Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Audio Digital pada proses persidangan kasus Tipikor, ujar Hery.

Penggunaan Audio Digital bertujuan untuk membantu Panitera dalam membuat berita acara persidangan sehingga lebih membantu Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, di Samarinda itu sendiri pada hari ini Kamis dan Jumat (6-7/12) akan dilakukan pelatihan alat Perekam Audio Digital, untuk Samarinda ada 2 tempat yang dipasang alat perekam yaitu pada ruang sidang utama dan satu ruang sidang di Pengadilan Tipikor, terang Hery.

"Selama dua hari yaitu Kamis dan Jumat akan dilakukan pelatihan Alat Perekam, dan di Samarinda satu dipasang pada ruang sidang utama dan satu lagi pada ruang sidang gedung Pengadilan Tipikor", ujar Hery menambahkan.

Disinggung mengenai gedung Kantor Pengadilan Tipikor, Ketua PN Samarinda yang juga Ketua Pengadilan Tipikor, mengatakan untuk gedung Kantor Tipikor sudah rampung dan siap digunakan, namun mulai digunakan sekitar bulan februari atau maret 2013 setelah dlakukan peresmian bersama- sama dengan Gedung Kantor Tipikor di daerah lain, tegas Hery.

"Untuk gedung Kantor Pengadilan Tipikor yang baru pada bulan februari atau maret digunakan setelah diresmikan sekitar bulan februari", pungkas Hery.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Samarinda
 
• AORDA Kaltim Usulkan Daerah Khusus Istimewa Kutai Raya Menjadi Ibu Kota Negara
 
• Abdullah Bantah Proyek Gudang Arsip yang Diduga Fiktip di Kantor Dikdukcapil Samarinda
 
• Makmur Ajak Masyarakat Beri Pengabdian Terbaik Bagi 'Benua Etam'
 
• Pendapatan Daerah Sektor Pajak Menjanjikan dan Harus Digali dengan Optimal
 
• Puji Setyowati: Masyarakat Samarinda Dihimbau Bijak Gunakan Panggilan Darurat 112
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]