Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Jakarta
Pendemo Menuntut Agar DPRD DKI Jakarta Segera Melanjutkan HMP Kepada Ahok
Tuesday 19 May 2015 03:04:17

Suasana aksi demo di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/5).(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada siang hari Senin (18/5) di bawah terik matahari puluhan orang dari elemen masyarakat Kobar (Komando Barisan Rakyat) melangsungkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta Jl. Kebun Sirih, menuntut agar DPRD DKI Jakarta segera memberi saksi untuk melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dengan tuntutan aksi unjuk rasa berupa :
1. Menyegerakan hak menyatakan pendapat segera dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta.
2. Mengusut tuntas kasus UPS yang diduga melibatkan DPRD dan Pemda DKI Jakarta.
3. Menuntut kepada DPRD DKI Jakarta untuk mempercepat Impeachment terhadap Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok).

"Kami melangsungkan aksi damai, karena orang yang didalam gedung DPRD adalah wakil kita. Setiap warga negara berhak menyatakan pendapat, Jika UUD'45 dijalankan berdasaran Pancasila, fungsi DPRD yang merupakan wakil rakyat adalah mengawasi eksekutif, jika terbukti ada kesalahan, harus ada tindakan lebih lanjut; Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," ujar seorang pendemo yang berorasi di depan gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (18/5).

Selain orator yang menyuarakan tuntutan, nampak beberapa peserta pendemo menyebarkan selebaran yang berisikan maksud dan tujuan aksi unjuk rasa. Nampak pula beberapa personil Polisi dari Polsek Metro Gambir yang berjaga-jaga untuk menjaga aksi unjuk rasa para pendemo.

Zido yang merupakan salah satu aktivis KOBAR menyatakan bahwa, "Ini ada kemungkinan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) gagal, atau dibatalkan." saat menyuarakan pendapatnya karena merasa ada kemungkinan beberapa perwakilan anggota DPRD menarik kembali / membatalkan.

Komando Barisan Rakyat (Kobar) yang menggelar Aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dengan harapannya adalah bahwa mereka intinya menuntut agar DPRD DKI segera memberikan sanksi dengan melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai tindak lanjut hak Angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Jakarta
 
• Omzet Toko Daging Dharma Jaya di Kembangan Capai Ratusan Juta
 
• Presiden dan Wakil Presiden RI Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan
 
• Gelar Acara 'Jakarta Menyapa', Gubernur Anies Apresiasi Peran Kader PKK Menjaga Kesejahteraan Keluarga
 
• Survei CSIS Bertolak Belakang dengan Data BPS, Tingkat Kesempatan Kerja di DKI Jakarta Meningkat
 
• KPw BI DKI Jakarta Sebut Transaksi Digital QRIS di Jakarta Luar Biasa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]