Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Demo Tolak Kenaikan BBM
Pendemo Anggap Presiden SBY Lebay
Wednesday 21 Mar 2012 14:13:12

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka berorasai di tengah-tengah pendemo di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/3) siang (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ribuan buruh dari berbagai organisasi serika pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/3). Mereka menuntut pemerintahan SBY-Boediono membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain berorasi, para pengunjuk rasa itu juga menggelar sejumlah spanduk besar yang bertuliskan tututan pembatalan kenaikan BBM. Mereka juga mengibarkan sejumlah bendera asal organisasi serikat pekerjanya. Aksi ini masih berjalan tertib, meski sempat memacetkan jalan sekitar kawasan tersebut.

Dalam orasinya, seorang koordinator pendemo menyatakan bahwa sikap Presiden SBY lebay, karena memaksakan diri untuk menaikan harga BBM. Dengan menaikan harga BBM itu, akan meningkatkan harga kebutuhan pokok. Kehidupan buruh pun makin sulit dengan kondisi yang alami saat ini.

"Keluarga saya diancam untuk ditembak, saya diancam mau disingkirkan dari singgasana. Itu lebay," kata sang orator, Sartono. Kata lebay itu pun berulang kali diteriakan ribuan pendemo secara serempak.

Massa makin bersemangat, setelah anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dating. Politisi PDIP itu pun didaulat untuk berorasi. Rieke pun langsung memenuhi permintaan pendemo dengan menanaiki mobil yang dilengkapi sound sistem tersebut.

Di awal orasinya, Rieke menyampaikan penghargaannya kepada buruh yang dianggap berjuang untuk kemajuan Indonesia. Sedangkan pemerintah hanya mengikuti kepentingan Negara asing yang tidak sejalan dengan pendiri bangsa dan negara ini.

“Kebijakan pemerintah ini, sudah ke luar rel. Mengapa pemerintah harus mengikuti harga minyak yang ditetapkan New York, agar APBN tidak jeblok? Pemerintah mendapatkan Rp 200 triliun dan masih untung Rp 90 triliun. Kebijakan pemerintah sudah tidak berjalan sesuai relnya,” kata Rieke yang disambut riuh tepuk tangan dan teriakan pendemo.

Menurut Rieke, rencana kenaikan harga BBM merupakan penindasan pemerintah terhadap rakyat. Dirinya bersama PDIP siap membantu pendemo untuk menentang kebijakan pemerintah menaikan BBM bersubsidi itu. "Tindakan pemerintah menaikan harga BBM adalah bentuk penindasan kepada rakyat," tegasnya yang kembali disambut riuh pengunjuk rasa.(bhc/biz)


 
Berita Terkait Demo Tolak Kenaikan BBM
 
• Demo Rusuh Di DPR, Negara Rugi Ratusan Juta, Polisi, Massa Dan Wartawan Luka-luka
 
• Jakarta Dan Riau Massa Beraksi Menutup Jalan
 
• Tujuh Belas Polisi Dan Dua Belas MahasiswaTerluka Akibat Bentrok Gambir
 
• Ratusan Lokasi Demonstrasi Warnai Indonesia
 
• Demo DPR Diwarnai Ketegangan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]