Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Bencana Alam
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
2019-01-22 06:14:25

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan edukasi parlemen Mahasisw/i Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai penanganan pemerintah terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia masih lambat. Selain itu, masih kurangnya penyampaian informasi kebencanaan yang tepat kepada masyarakat, membuat korban bencana alam semakin banyak.

"Saya lihat dalam beberapa bencana alam belakangan ini penanganan pemerintah masih lambat. Informasi-informasi yang disediakan oleh lembaga yang seharusnya memberikan informasi yang tepat itu tidak terjadi," jelas Fadli kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1).

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mencontohkan, penyampaian informasi yang tidak tepat seperti kejadian tsunami di Banten. Seharusnya bisa terdeteksi, namun penyampaian informasi itu tidak terjadi. Sehingga mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Padahal, seharusnya Indonesia mempunyai alat pendeteksi tsunami yang baik.

"Ini bisa diminimalkan apabila mempunyai alat pendeteksi tsunami. Masa negara besar seperti Indonesia tidak mampu mendeteksi tsunami dan ternyata juga banyak alat-alat pendeteksinya yang tidak berfungsi," imbuh legislator dapil Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Fadli juga mengkritisi sikap pemerintah yang memotong anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Basarnas yang mengakibatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bencana alam tidak maksimal.

"Pemotongan anggaran BMKG dan Basarnas ini membuat pencegahan dan penanganan bencana alam tidak maksimal, karena peralatannya juga terbatas. Tentu saya sangat tidak setuju, padahal sekarang ini Indonesia sedang mengalami banyak masalah bencana alam," kritik Fadli.(tn/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Bencana Alam
 
• Muhammadiyah Layani Lebih dari 800 Ribu Warga dalam Respon Kemanusiaan
 
• Kerugian Akibat Bencana Alam di Tahun 2021 Tembus Rp 1.000 Triliun
 
• Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana
 
• Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
 
• Muhammadiyah Miliki Peran Besar dalam Mitigasi Bencana
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]