Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pengungsi
Pemprov Jatim Siapkan Perumahan Bagi Pengungsi Sampang
Saturday 08 Sep 2012 20:57:49

Rapat koordinasi membahas soal penyelesaian kasus kekerasan Sampang dan penanganan pengungsi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (Foto: Ist)
SURABAYA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan perumahan sementara bagi para pengungsi korban kekerasan di Sampang, Madura, Jatim. Lokasi perumahan tersebut berada di Kabupaten Sampang. Diharapkan solusi ini disetujui para pengungsi karena kondisi penampungan saat ini dinilai sangat memprihatinkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat rapat Penanganan Konflik Sampang di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (8/9).

Soekarwo mengatakan, solusi ini merupakan opsi yang terbaik mengingat sampai saat ini pengungsi belum mau menerima tawaran Pemprov Jatim untuk pindah sementara ke Rumah Susun di Jemundo, Sidoarjo. "Langkah ini sebagai bukti bahwa pemerintah bukan bermaksud merelokasi, tapi murni atas rasa kemanusiaan", katanya.

Lokasi perumahan akan disurvei terlebih dahulu oleh Pemkab Sampang, kemudian secepatnya pengungsi dipindahkan karena kondisi mereka banyak yang terserang penyakit seperti flu, batuk, dan diare, Bahkan ada yang terserang wabah tomcat. "Bupati Sampang menargetkan satu minggu untuk penentuan lokasinya", kata Soekarwo.

Para pengungsi diupayakan dapat tinggal dalam satu kompleks perumahan, untuk memudahkan pengawasan dan lebih terjamin keamanannya. "Jadi bukan membangun perumahan baru. Tapi menyewa rumah - rumah yang belum terjual dari pengembang, kemudian Pemprov Jatim menanggung biaya sewanya", lanjutnya.

Selain menyiapkan perumahan, juga menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) Jatim melalui Kantor Kemenag Sampang dan IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk melakukan pendekatan sekaligus mediasi terhadap pihak yang bertikai. "Ini sebagai solusi secara keagamaan", ucapnya.

Sementara itu, Bupati Sampang mengatakan bahwa, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada Tajul Muluk dan jamaahnya agar menyetujui solusi pindah sementara ke perumahan yang disiapkan pemerintah. "Paling utama pengungsi segera memperoleh tempat tinggal yang layak", katanya, seperti yang dikutip kompas.com, pada Sabtu (8/9).(kmp/bhc/opn)


 
Berita Terkait Pengungsi
 
• Kondisi Pengungsi Asing di Indonesia Memprihatinkan, Muhammadiyah Minta Pemerintah dan UNHCR Lebih Peduli
 
• Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
 
• PBB Sebut 'Kebijakan Australia terhadap Pengungsi Kejam'
 
• Krisis Pengungsi Rohingya, Harusnya Pemerintah Segera Bertindak Cepat
 
• Pengungsi Global Capai Jumlah Tertinggi 51,2 Juta Orang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]