Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
MEA
Pemikiran Ahmad Dahlan Menjadi Bekal Institusi Pendidikan Hadapi MEA
Thursday 02 Jul 2015 04:36:25

Ketua DPP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir, saat menjadi keynote speech dalam acara Focus Grup Discussion bertajuk "Revitalisasi Sistem Pendidikan Muhammadiyah Menghadapi MEA", di ruang sidang AR. Fachruddin A lantai 5 Kampus Terpadu UMY.(Foto: Istimewa)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjelang akhir tahun 2015 ini, tak hanya pemerintah dan masyarakat yang diharuskan untuk menyiapkan dirinya menghadapi persaingan global ini. Namun dunia pendidikan pun tak kalah pentingnya harus menyiapkan pula bagaimana sistem pendidikan saat ini, dapat menopang anak didiknya untuk bisa siap menghadapi MEA. Demikian halnya dengan institusi pedidikan di bawah naungan organisasi Muhammadiyah.

Belajar dari keberhasilan dan kekurangberhasilan dalam mengelola pendidikan dan mengelola institusi pendidikan, Muhammadiyah dalam menatap era MEA ini, sebenarnya memiliki bekal yang memadai. Namun untuk membuktikan hal tersebut, Muhammadiyah juga perlu memikirkan suatu strategi untuk tetap memajukan dunia pendidikan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya saat MEA telah tiba nantinya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir, saat menjadi keynote speech dalam acara Focus Grup Discussion bertajuk "Revitalisasi Sistem Pendidikan Muhammadiyah Menghadapi MEA", pada Sabtu (28/6) lalu mengatakan bahwa Muhammadiyah memang memiliki sistem pendidikan yang berbeda dari sistem pendidikan pada umumnya yang ada di masyarakat. Hal ini pulalah yang menurutnya menjadi satu sisi kelebihan dari institusi pendidikan Muhammadiyah. Bahkan menjelang MEA pun institusi pendidikan Muhammadiyah juga perlu kembali menengok konsep pendidikan yang telah dicetuskan oleh KH. Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah. Karena konsep pendidikan itulah yang bisa menjadi bekal institusi pendidikan Muhammadiyah untuk menghadapi MEA.

"Dalam kutipan KH. Ahmad Dahlan, terdapat empat konsep utama sistem pendidikan Muhammadiyah. Keempat konsep tersebut mencakup kesatuan hidup, kritis, penggunaan akal yang sehat dan hati yang suci," ungkap Haedar yang juga sekaligus membuka forum diskusi yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, di ruang sidang AR. Fachruddin A lantai 5 Kampus Terpadu UMY.

Keempat konsep pemikiran KH Ahmad Dahlan tersebut menurut Haedar, yang telah membentuk konsep pemikiran Muhammadiyah di bidang pendidikan, hingga akhirnta terus berkembang hingga saat ini dan bisa tampil eksis hampir di seluruh Indonesia. Meskipun pada awal kemunculan pendidikan Islam itu sendiri berawal dari pesantren-pesantren, namun kenyataannya banyak pula masyarakat yang lebih memilih untuk mengenyam pendidikan yang lebih moders. Dan institusi pendidikan Muhammadiyah sejak awal pun juga telah menyatakan dirinya sebagai institusi pendidikan yang modern. "Sebagai contoh, saat ini saja banyak orang tua yang lebih menginginkan anak-anaknya untuk belajar di sekolah yang berbasis modern. Ini karena mereka takut apabila di sekolahkan dengan sistem tradisional tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi," jelasnya.

Namun demikian, lanjut Haedar lagi, agar institusi pendidikan Muhammadiyah itu tetap bisa memberikan yang terbaik dan sesuai dengan perkembangan zaman, tetap harus mencakup tujuh aspek penting. Ketujuh aspek tersebut yakni aspek pembelajar, pembelajaran, pendidik, persyarikatan, manajerial, kurikulum, serta aspek kemasyarakatan. "Dan dari ketujuh aspek tersebut harus dipadukan dengan pengetahuan yang tinggi, serta menyatukan akal yang sehat dan pikiran yang bersih," imbuhnya.

Dalam FGD tersebut menghadirkan 43 tamu undangan yang merupakan perwakilan dari berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, serta berbagai praktisi pendidikan Muhammadiyah. Forum diskusi yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menghadirkan tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai pembicara. Diantaranya yaitu Dr. Haedar Nashir, Prof. Dr. H.A. Munir Mulkhan, Prof. Dr. H. Suyata, Prof. Dr. Shodiq A Kuntoro, dan dibimbing oleh Prof. Suyanto, Ph.D sebagai moderator.(hevi/adm/mac/muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait MEA
 
• TKI Tidak Siap MEA akan Jadi Bencana Ekonomi Indonesia
 
• Crowdfunding Onsystem Lahir Karena Tantangan Menghadapi MEA
 
• Hadapi MEA 2016, Institut STIAMI Tekankan Karakter dan Bahasa
 
• Hadapi MEA, Gerindra Desak Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Pekerja
 
• Pemerintah Kurang Sosialisasikan MEA
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]