JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap ‘ngambek’ Badan Anggaran (Banggar) DPR yang dilanjutkan dengan mogok membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, diharapkan tidak berlangsung lama. Keyakinan ini disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (26/9).
Ia merasa optimistis Banggar DPR akan melanjutkan kerjanya. Hal ini menyusul hasil pembicaraannya dengan anggota Banggar dari fraksinya dan semuanya sepakat untuk menyelesaikan pembahasan RAPBN 2012 demi pembangunan.
"Saya sudah berbicara dengan kawan-kawan di Fraksi PAN, semua semangatnya ingin menyelesaikan. Mereka sangat sadar bahwa hal itu merupakan kewajiban konstitusi. Semuanya harus berjalan, meski ada beberapa masalah berkaitan dengan pemeriksaan KPK,” kata Hatta.
Menurut dia, pembahasan RAPBN merupakan kewajiban konstitusional pemerintah dan DPR. Sebab, pembahasan tersebut diperlukan sebagai acuan pembangunan. Jika Banggar mogok membahas RAPBN 2012, dikhawatirkan pembangunan akan macet. “Saya yakin Banggar mengerti dengan kondisi ini dan mereka akan menutaskan kewajibannya tersebut,” jelas Ketua Umum DPP PAN ini.
Dalam kesempatan terpisah, anggota Banggar DPR Charles J. Mesang membantah pihaknya mogok membahas RAPBN 2012. Pimpinan Banggar hanya menunggu hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan KPK, Kapolri, dan Kejaksaan Agung akan dilakukan pada Rabu (28/9) dan Kamis (29/9) mendatang.
“Banggar tidak melakukan boikot. Kami hanya ingin mengetahui mekanisme kerja yang benar yang harus kami laksanakan itu seperti apa. Hal ini perlu dilakukan, agar semua pihak mengerti permasalahan yang sebenarnya. Setelah itu, pasti Banggar akan bekerja secara maraton, kalau sudah ditetntukan mekanisme kerjanya,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR tersebut.(mic/ind/rob)
|
