Tunisia Pemerintah Tunisia Umumkan Reformasi setelah Gelombang Demonstrasi 2018-01-15 08:43:23
Demonstrasi terjadi di sejumlah tempat di Tunisia.(Foto: Istimewa)
TUNISIA, Berita HUKUM - Pemerintah Tunisia umumkan rangkaian reformasi sosial, beberapa hari setelah terjadi demonstrasi yang menolak kebijakan penghematan.
Protes terjadi menjelang peringatan tujuh tahun penggulingan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali pada, Minggu (14/1).
Pemerintah mengelar rapat darurat untuk merespon protes yang telah menyebabkan 800 orang ditahan.
Pejabat pemerintah mengatakan berencana untuk menyerahkan usulan reformasi layanan kesehatan, perumahan dan peningkatan bantuan untuk rakyat miskin kepada DPR.
Demonstrasi terjadi sejak awal Januari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan pajak dan harga Tahun Baru pada anggaran negara 2018.
Pada Desember Dana Moneter Internasional IMF menyatakan pemerintah Tunisia harus mengambil "tindakan penting" untuk mengurangi defisit anggarannya.
Pemerintah dianggap gagal untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, dan industri wisata yang vital di negara tersebut masih sulit untuk bangkit kembali setelah serangan teror dengan target warga asing pada 2015 lalu.
Warga Tunisia melakukan protes di jalanan setelah pemerintah mengumumkan rencana kebijakan, yang merupakan upaya Perdana Menteri Yousef Chahed untuk mengatasi "masa sulit" yang dialami Tunisia pada tahun sebelumnya. Hak atas fotoAFP/GETTYImage captionParti politik, serikat pekerja, pengusaha bertemu pada Sabtu lalu untuk membahas krisis
Juru bicara kementerian luar negeri Tunisia Khlifa Chibani mengatakan pada Sabtu (13/1) bahwa 803 orang ditahan sepanjang pekan karena diduga sebagai penyebab kekerasan, pencurian dna penjarahan selama demonstrasi.
Dia mengatakan 97 anggota pasukan keamanan negara cedera dalam kerusuhan, tetapi tidak menyebutkan jumlah pemrotes yang terluka.
Banyaknya orang yang ditahan menimbulkan keprihatinan dari Kantor HAM PBB pada Jumat lalu.
Namun, Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi menuduh media asing "memperbesar" kerusuhan dan membahayakan citra negara melalui liputannya.
Dia melakukan pembicaraan selama dua jam dengan partai politik, serikat pekerja yang kuat dan pengusaha pada Sabtu, berupaya dan memutuskan reformasi untuk meredakan ketegangan politik.
Mohammed Trabelsi, Menteri Sosial, mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan kenaikan tunjangan kesejahteraan untuk mereka yang membutuhkan sekitar 170 juta dinar atau RP 931 milliar.
"Ini akan berdampak pada sekitar 250.000 keluarga," kata dia. "Itu akan membantu orang miskin dan kelas menengah."
Dia juga menyinggung rencana menjamin perawatan medis dan reformasi di sektor perumahan, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.(BBC/bh/sya)
