Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Bawang
Pemerintah Tambah Kuota Impor Bawang Putih 160 Ribu Ton
Thursday 14 Mar 2013 09:52:20

Bawang Putih.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan menambah kuota impor komoditas bawang putih sebesar 160 ribu ton untuk mengatasi lonjakan harga bawang putih dipasaran. "Sekarang sudah keluar rekomendasi dari Kementerian Pertanian 160 ribu ton, jadi izin sedang keluar. Dari Kementerian Perdagangan sudah sekitar 75% dari itu sudah keluar izinnya itu sudah siap eksekusi," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Kemenko Perekonomian Dyah Maulida di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/3).

Menurut Deputi Menko Perekonomian Dyah Maulida, sebagian besar impor bawang putih akan berasal dari China. Impor ini tidak akan butuh waktu lama pasalnya para importir sudah mempunyai hubungan baik dangan negara China. "Ini kan importir yang sudah punya hubungan, ya kita harapkan bisa cepat karena sudah dikeluarkan sebesar itu hampir 120 ribu ton sudah keluar," ujar Maulida.

Maulida menuturkan, selama ini Indonesia dan China memiliki hubungan baik. Oleh karena itu, diharapkan tidak akan memakan waktu lama dalam proses pemeriksaan sebelum masuk ke pelabuhan muatan. Namun, pastinya setiap komoditi tidak akan sama waktu yang dibutuhkan dalam mengimpor.

Sementara untuk bawang merah, Deputi Menko Perekonomian itu mengatakan berdasarkan angka produksi sudah sangat mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja, sfaktor cuaca mempengaruhi produksi bawang merah.

"Kita nggak bisa menyalahkan cuaca tapi kenyataannya memang cuaca dan harga bawang selalu bervariasi sama dengan cabai ada masa drop dan ada masa yang tinggi, beda dengan bawang putih umumnya angka beberapa tahun dia normal terus sekarang karena ada pengaturan ini dan ada keterlambatan pemberiaan izin ini yang membuat naik," papar Maulida.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berjanji pemerintah akan sesegera mungkin menstabilkan harga bawang putih yang saat ini sudah cukup membuat inflasi menjadi tinggi. Tentunya, untuk mengatasi tingginya harga bawang putih tidak mungkin memasok dari produksi dalam negeri karena bawang putih bukan produksi utama.

"Kita hanya memasok bawang putih sebesar 5% saja dari kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan tambahan impor untuk betul-betul menjaga supply," tukasnya.

Menko Perekonomian juga mengaku sudah meminta kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera memperbaiki regulasi dan segera memasok bawang putih agar harga menjadi lebih stabil.

Begitu pula dengan daging sapi yang sudah beberapa minggu tidak kunjung mengalami penurunan harga, Menko Perekonomian meminta agar segera pasokan dari stok yang ada segera dipercepat, pasalnya sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan harga yang signifikan.

"Oleh sebab itu, saya minta agar dilakukan evaluasi secara mendasar terhadap supply dan demand. Pastikan bahwa pasokan dalam negeri cukup, agar kita tidak langsung berkesimpulan impor, akan tetapi pastikan betul supply dalam negeri kita cukup memenuhi kebutuhan," kata Hatta.

Menurut Menko Perekonomian, jika pemerintah memutuskan untuk mengimpor bawang putih, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih transparan dan akuntabel. "Dalam rakor kemarin, kita sudah minta menjajaki secara komprehensif pola dengan tender, yang kita harapkan lebih transaparan dan terbuka harganya pasti lebih kompetitif," tuturnya.(es/skb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Bawang
 
• Kenaikan Harga Bawang Putih Dinlai Tidak Wajar
 
• Legislator Desak Pemerintah Berikan Sanksi Tegas pada Importir Nakal
 
• Pemda Kabgor Siap Kembangkan Bawang Merah Jadi Komoditi Unggulan
 
• Kementan Sebut Pasokan Bawang dan Cabai Nasional Relatif Cukup
 
• Harga Bawang Putih Turun Drastis
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]