JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyatakan, pemerintah tengah mempersiapkan bentuk kompensasi terkait rencana pengurangan subsidi BBM. "Hingga saat ini masih terus dimatangkan," kata Laksono, di Jakarta, Jumat (12/4).
Ada beberapa opsi terkait bentuk kompensasi yang bakal dipilih jika harga BBM jadi dinaikkan.
"Opsinya bisa saja bantuan langsung tunai, atau menambahkan kuantum program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada dengan memperluas cakupan peserta atau meningkatkan dana program dan lain sebagainya," papar Agung.
Pemerintah pernah menjalankan skema penyaluran dana Bantuan Tunai Langsung (BLT) berupa uang tunai kepada masyarakat miskin; namun pada kenyataannya, cara ini tidak memberi pengaruh signifikan pada perbaikan perekonomian pada saat itu.
Menko Kesra memberi contoh, sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang bisa ditingkatkan baik dari sisi anggaran atau peserta terkait kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah beasiswa sekolah, Jaminan Persalinan Gratis, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Program Keluarga Harapan.
Agung juga menambahkan, selain memberi hibah pada rakyat miskin, kompensasi BBM bersubsidi juga untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.
Menurut Menko Kesra Agung Laksono, jika anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan sektor keenergian atau peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya maka manfaatnya akan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, menurut Menko Kesra, subsidi BBM pada saat ini sudah sangat membebani kemampuan fiskal pemerintah dan dinilai tidak tepat sasaran, mengingat yang menikmati sebagian besar warga yang mampu.(wid/es/skb/bhc/rby) |
