JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mendorong peningkatan meningkatkan frekuensi kegiatan pemboran sumur eksplorasi dan menjamin ketersediaan energi dimasa mendatang dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi, Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan baru terkait kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik menyatakan, Pemerintah sedang mengupayakan untuk memberikan beberapa insentif seperti pajak bea masuk dan PBB. “Insentif yang akan diberikan itu bea masuk kemudian PBB dikenakan ringan sekali yang tujuannya agar tidak mengambil lokasi banyak-banyak. Ada PBB-nya namun kecil yaitu sebesar Rp 28 per meter,” ujar Jero Wacik saat memberikan keynote speech Rapat Kerja tahunan SKK Migas tahun 2013, di Jakarta, Jum'at (15/2).
Ia menegaskan, tanpa kegiatan eksplorasi mustahil produksi dan cadangan baru akan didapatkan. Sementara kegiatan eksplorasi baru akan memberikan dampak realisasi produksi pada 10–15 tahun mendatang. “Jadi, kita berharap makin banyak eksplorasi untuk mendapatkan temuan-temuan baru di masa mendatang,” ungkap Jero.
Berdasarkan data SKK Migas tahun lalu, realisasi pemboran tercatat: a. untuk pemboran eksplorasi terealisasi 119 sumur dari target WP&B sebanyak 236 sumur; dan pemboran development 840 sumur atau 93% dari target 905 sumur. Adapun pada 2013, work program and budget (WPNB) yang disusun SKK Migas menargetkan pengeboran 258 sumur eksplorasi. Pada Januari 2013 ditargetkan pengeboran 21 sumur eksplirasi, namun yang berhasil direalisasikan hanya 5 sumur.
Tingkatka Produksi
Pada bagian lain pernyataannya, Menteri ESDM Jero Wacik menekankan kepada seluruh karyawan SKK Migas untuk meningkatkan produksi minyak dan gas nasional dan lebih berpihak kepada perusahaan nasional.
"Saya menekankan kepada seluruh karyawan SKK Migas agar meningkatkan produksi migas, kemudian mengurangi cost, memperbanyak CSR, mempercepat kerja, tidak boleh lambat karena industri migas sangat diandalkan oleh negara untuk mendapat hasil yang banyak terutama untuk menopang APBN sehingga program-program pro rakyat bisa kita kerjakan lebih banyak lagi," ujar Jero Wacik.
Menteri menambahkan, keberpihakan kepada perusahan swasta nasional merupakan sebuah prioritas utama. “Sebagai pemerintah, maka swasta nasional harus menjadi prioritas pertama, begitu cara kita bekerja,” ujar Menteri.
Disamping fokus memberi prioritas kepada perusahaan swasta nasional, lanjut Menteri ESDM, negara harus fokus juga mencari income sebesar-besarnya untuk APBN dan untuk kesejahteraan rakyat, karena satu tujuan kita kesana.
“Sebaliknya sekarang, perusahaan-perusahaan swasta nasional juga bela pemerintahnya. Disitulah letaknya kita menjaga perusahaan-perusahaan nasional, memberi prioritas,” ujar Menteri.
Meski demikian menurut Menteri, perusahaan asing juga diperlukan karena sektor migas ini sangat padat modal.(es/skb/bhc/rby) |
