Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Kenaikan Harga BBM
Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Harga BBM
Saturday 16 Jul 2011 01:5

BOGOR-Kenaikan harga BBM bersubsidi tengah dibahas Pemerintah. Alasannya, total subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dikucurkan pada tahun ini sudah terlampau tinggi, yakni Rp 120,7 triliun. Kenaikan harga BBM memicu kenaikan inflasi cukup tinggi, yaitu sebesar 1,2 persen-2 persen.

"Misalnya kenaikan harga BBM Rp 500 saja diperkirakan bisa memicu kenaikan inflasi 1,2 persen. Jika naiknya hingga Rp1.000 inflasi bisa naik hingga sekitar dua persen " kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi A Suswono, usai membuka rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Bogor, Kamis (14/7).

Namun, dia memperkirakan, kenaikan inflasi akibat pembatasan BBM relatif lebih kecil, yakni sekira 0,7 persen. "Tapi kita harus menunggu keputusan pemerintah dalam semester kedua nanti, apakah akan memberlakukan pembatasan atau menaikkan harga BBM," jelasnya.

Hartadi menambahkan, apapun opsi yang nanti akan diambil akan menimbulkan dampak bagi perekonomian Indonesia. "Selain kebijakannya itu sendiri, pemilihan waktu untuk menerapkan kebijakan tersebut juga akan menentukan dampak lanjutannya," jelasnya.

Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution mengungkapkan kenaikan harga BBM jenis premium sebesar Rp 500/liter akan memicu inflasi hingga 1%. Namun, jika dilakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi oleh pemerintah maka inflasi yang terjadi di bawah 1%.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pemerintah sudah waktunya untuk mengalihkan subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur dengan terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi. Saat yang tepat untuk menaikkan harga BBM adalah seminggu sebelum masuknya bulan Ramadan. Karena Semakin besar subsidi BBM maka anggaran belanja modal untuk infrastruktur akan habis tergerus.

Perlu diketahui, Kementerian ESDM telah mengumumkan harga BBM subsidi yaitu premium dan solar masih Rp 4.500 per liter. Pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi karena resiko inflasi akan melonjak.

Deputi Menko Perekonomian Erlangga Mantik mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM untuk menekan anggaran subsidi yang bisa dialihkan ke sektor produktif. "Sekarang sedang dibahas ah mengenai kebijakan dalam rangka kenaikan harga BBM karena ini akan mempengaruhi subsidi. Dan besaran subsidi ini (Rp 120,7 triliun) akan membebani anggaran," kata Erlangga.

Erlangga mengatakan secara umum inflasi sampai akhir tahun diperkirakan sesuai jalur. "Kita tinggal tunggu Hari Raya ini," katanya.(ebn/bmo)


 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
• FITRA: Peneriman Negara Bukan Pajak, Dapat di Gunakan Cegah Kenaikan BBM
 
• Fuad Bawazier: Pemerintah Keliru Menaikkan Harga BBM
 
• Inilah Program Kompensasi Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Masyarakat
 
• Pengendara Sepeda Motor Padati SPBU Sebelum Pukul 00:00 WIB
 
• Para Menteri Berkumpul Umumkan Kenaikan Harga BBM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]