Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Bank Indonesia
Pemerintah Perlu Dukungan Kebijakan BI
Sunday 15 Jan 2012 23:11:01

Dewan Gubernur BI menetapkan BI rate pada level 6 persen atas pertimbangan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI atau BI rate pada level 6 persen pada akhir pekan ini. Hal itu diambil atas pertimbangan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

“Tapi upaya BI dari sisi moneter untuk perbaikan ekonomi di dalam negeri akan sulit tercapai jika tanpa dukungan kebijakan pemerintah. Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah atas kebijakan yang diambil BI tersebut,” kata Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Denny Danuri kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/1).

Menurut dia, mempertahankan memang baik tapi sangat baik lagi, kalau BI menaikkan sedikit 0,25 basis poin. Alasannya, bunga rendah sudah banyak yang capital outflow. Tapi kebijakan ekonomi tak hanya dilihat dari sisi moneter saja, karena fiskal lebih banyak jalan di tempat. Pemerintah sendirti hingga kini belum membuatkan kemudahan instrumen-instrumen fiskal buat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Denny Danuri menambahkan, ada tiga hal yang harus diupayakan pemerintah dari sisi fiskal, agar ekonomi dapat tumbuh positif. Sedangkan BI harus mendukungnya melalui kebijakan moneter diantaranya upaya agar nilai tukar rupiah tetap stabil. “Mempercepat infrastruktur serta kemudahan-kemudahan untuk eksportir. Perlu juga kemudahan untuk investasi dan ekspansi. Tapi ini yang tidak dilakukan pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur BI Darmin Nasution menegaskan, adanya beberapa pertimbangan yang menyebabkan BI mempertahankan BI rate di level 6 persen. “Untuk mempertahankan BI rate ini, kami menilai masih sejalan dengan capaian sasaran inflasi ke depan. Selain itu, sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan serta tetap kondusif dalam mendukung ekonomi domestik di tengah ketidakpastian perekonomian global,” jelas dia.

BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 sebesar 6,7 persen dan inflasi sekitar 5,5 persen. BI juga menilai kondisi ekonomi Indonesia tahun lalu cukup baik, karena tumbuh sesuai target dengan tingkat inflasi rendah. Bahkan, BI optimsitis perbaikan ekonomi tahun ini mampu menyerap investasi asing sekitar 19,2 miliar dolar AS, yang naik dibanding tahun lalu yang mencapai sekitar 18,7 miliar dolar AS.

Tapi BI memprediksikan bahwa untuk investasi melalui portofolio akan mengelami penurunan pada tahun ini menjadi sekitar 3,7 miliar dolar AS dibanding tahun lalu yang mencapai sekitar 5,8 miliar dolarAS. Penurunan tersebut lebi diakibtakna masih melambatnya perekonomian global akibat krisis ekonomi Eropa.(voa/ind)


 
Berita Terkait Bank Indonesia
 
• Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias
 
• Data Bank Indonesia Diretas Hacker, Apa yang Diincar?
 
• Paripurna DPR Resmi Tunjuk Doni Primanto Jadi DG BI
 
• Rizal Ramli Acungkan Dua Jempol Untuk Gubernur BI Yang Menolak Cetak Uang Rp 600 Triliun
 
• Paripurna DPR Setujui Erwin Riyanto Jadi Deputi Gubernur BI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]