Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
PT KAI
Pemerintah Panggil PT KAI Bahas Operasi KRL Ekonomi
Wednesday 27 Mar 2013 12:11:57

Logo PT KAI.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Perhubungan memanggil PT Kereta Api Indonesia (KAI), Rabu (27/3), untuk membahas soal rencana penghentian operasi KRL Ekonomi Lintas Bekasi dan Lintas Serpong mulai 1 April 2013.

"Kami memanggil KAI untuk membahas KRL ekonomi," kata Direkur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan.

Pembahasan, ia menjelaskan, antara lain meliputi penghapusan KRL Ekonomi yang dinilai dapat memberatkan beban pengguna kereta api yang masih kerap menggunakan kereta jenis itu.

Selain itu, pemerintah dan KAI juga akan membahas mekanisme pemberian subsidi bagi masyarakat yang benar-benar layak untuk mendapatkan, termasuk melalui pemberian tiket elektronik kepada masyarakat berdaya beli rendah.

Kementerian Perhubungan meminta PT KAI menunda penghapusan KRL Ekonomi sampai penyiapan sistem tiket elektronik selesai pada pertengahan 2013.(dry/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait PT KAI
 
• KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
 
• KAI Akan Laporkan dan Tuntut Pengemudi Mobil yang Tabrak KRL
 
• KAI Layani Tes PCR Selama Nataru, Tarifnya Rp195.000 di 17 Stasiun
 
• Mulai Besok Jalur 10 Stasiun Kereta Manggarai Bakal Ditutup Selama 45 Hari
 
• Pemerintah Cabut Subsidi untuk 5 Kereta Api Ekonomi, Ini Daftarnya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]