MEDAN, Berita HUKUM - Kurangnya sosialisasi dan regulasi menjadi salah satu masyarakat Indonesia terlihat belum siap masuki MEA. Hal tersebut diungkapkan anggota Panitia Kerja (Panja) MEA BKSAP DPR RI, Sudin dalam pertemuan dengan Asisten II Pemprov Sumatera Utara, S.Utomo dan Jajarannya, serta Pelaku Usaha Sumut, Rabu (24/2).
"Saya menilai masyarakat Sumatera utara, dan Indonesia secara keseluruhan belum siap hadapi MEA. Tadi sempat diungkapkan kesulitan yang dialami para pelaku usaha. Saya yakin belum semua masyarakat tahu apa itu MEA," ungkap Sudin.
Oleh karena itu Sudin berharap agar sosialisasi tentang MEA harus terus dilakukan. Tidak hanya itu pelatihan-pelatihan atau pembekalan terhadap tenaga kerja Indonesia pun harus selalu digalakan. Hal itu berguna untuk meningkatkan keterampilan dan nilai jual tenaga kerja Indonesia di banding Tenaga kerja asing.
Dalam bidang pariwisata, diungkapkan Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pemerintah juga harus membuat regulasi yang bisa meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Bukan sekedar membebaskan visa masuk Indonesia.
"Tiket pesawat di Indonesia ini paling mahal, itu karena harga avtur kita juga mahal. Kalau di Amerika untuk penerbangan 2 jam biaya tiketnya tidak sampai 200 dolar. Sementara di Indonesia, tiket PP (Pulang pergi) Bali untuk kelas ekonomis saja lebih dari bisa 4 Juta. Hal seperti ini harus segera dicari solusinya," jelas Sudin.
Dilanjutkan Sudin, Indonesia juga bisa menyontoh negara lain, China misalnya. China mewajibkan setiap guide wisatawan mancanegara untuk membawa tamu-tamunya ke tempat wisata milik BUMN atau tempat wisata swasta yang ditunjuk pemerintah setempat. Dengan demikian, Sudin meyakini pariwisata Indonesia akan semakin berkembang di era MEA.(Ayu/dpr/bh/sya) |
