Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Pemerintah Harus Terus Terang kepada DPR
Friday 04 Dec 2015 09:27:18

Ilustrasi. Logo DPR RI.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR, Jefirstson Riwu Kore menyatakan, sebaiknya Pemerintah terus terang kepada DPR, terkait permasalahan di balik penyerapan anggaran yang tidak maksimal di tahun 2015 ini. Padahal, tahun anggaran 2015, berakhir kurang dari sebulan lagi.

Hal ini menanggapi penyerapan anggaran di Kemeneterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang hingga akhir November 2015, yang masih membukukan sebesar 61,95 persen, atau sebesar Rp 27,3 triliun dari total pagu anggaran 2015 sebesar Rp 44 triliun. Kemenristekdikti malah menargetkan penyerapan anggaran hinga 85,56 persen hingga akhir tahun ini.

“Jangan-jangan Pemerintah tidak punya duit (anggaran)? Jadi seolah-olah di-pending, sehingga tidak ada niat untuk mengerjakan program, karena tidak ada dananya. Oleh karena itu, Pemerintah harus terus terang kalau tidak memiliki dana,” tegas Jefri, di sela-sela raker dengan Kemenristekdikti, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Rabu (2/12).

Walaupun politisi F-PD ini mengakui Menristekdikti sudah berjuang keras untuk penyerapan anggaran, namun Pemerintah harus jujur apakah memang tidak ada anggaran untuk membiayai berbagai program itu. Pasalnya diketahui, hingga awal Desember ini, masih ada kekurangan penerimaan pajak hinga Rp 400-an triliunan dari target.

“Saya kurang optimis penyerapan anggaran dapat tercapai. Intinya, jika memang ada kendala, sebaiknya terbuka saja kepada kami. Supaya kita juga tahu. Jangan sampai terkesan Komisi X mengesahkan anggaran yang begitu besar kepada Kemenristekdikti, tapi karena tidak ada dana, sehingga program tidak dikerjakan,” geram Jefri.

Jika masih tetap seperti ini, politisi asal dapil NTT ini khawatir, hal ini akan menjadi boomerang bagi Kementerian.

Sebelumnya, Menristek menjelaskan capaian realisasi APBN 2015 per 30 November 2015, sebesar 61,95 persen, atau sebesar Rp 27,3 triliun dari total pagu anggaran 2015 sebesar Rp 44 triliun. Capaian itu meliputi program Belanja sebesar 89,92 persen, 57,37 persen untuk Barang, Modal sebanyak 29,96 persen, dan Bansos sebesar 97,82 persen.

“Prediksi hingga Desember 2015 sebesar 85,52 persen,” janji Menristek, sembari mengatakan bahwa pagu anggaran untuk 2016 sebesar Rp 40,63 triliun.(sf/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]