Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
BBM
Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas BBM Pertalite
2022-10-13 06:40:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah perhatikan keluhan masyarakat soal penurunan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Selain itu, pemerintah harus mengambil sikap terkait hal itu. Sebab menurut Mulyanto, banyak masyarakat di media sosial yang mempermasalahkan hal tersebut.

"Harus diakui bahwa heboh penurunan kualitas Pertalite pasca kenaikan harga BBM bersubsidi belum selesai. Masih banyak warga yang melaporkan soal ini. Bahkan Netizen kembali diramaikan soal kabar BBM Pertalite disebut-sebut hanya memiliki kadar oktan atau RON 86, padahal seharusnya RON 90. Pemerintah harus meneliti masalah ini secara khusus. Karena aduan masyarakat sudah banyak dan perlu ada kejelasan," ungkap Mulyanto kepada Parlementaria, Selasa (12/10).

Meski Pertamina maupun Pemerintah Cq. Dirjen Migas, lanjutnya, sudah menjelaskan dan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap kualitas Pertalite ini. Namun nampaknya isu ini tidak mereda. Pemerintah harus menelusuri, menganalisis dan mencari penyebab dugaan penurunan kualitas Pertalite tersebut secara kompehensif. Agar masyarakat dapat memahami. Bila tidak, maka yang muncul hanyalah keluhan ketidakpuasan terhadap sikap Pemerintah.

"Ini tentu tidak baik, apalagi di akhir-akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi dan memasuki tahun politik. Tidak bisa pemerintah defensif atau sekedar apologis dengan data-data hasil pengukuran kualitas Pertalite atau bahkan malah menyalahkan masyarakat. Pemerintah harus mendalami soal ini. Termasuk kemungkinan penyimpangan di tingkat depo atau SPBU," tegasnya.

Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penelitian secara mandiri. Namun memang hasilnya tidak bisa cepat didapat sebagamana pada penelitian di lembaga uji Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya banyak dilaporkan masyarakat, bahwa pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dikeluhkan masyarakat berupa dugaan terjadinya penurunan kualitas BBM jenis Pertalite. Dilaporan BBM jenis ini berubah warna menjadi lebih cerah, boros dan akselerasinya lemah. Bahkan ada dugaan, bahwa kualitas Pertalite lebih rendah dari Revvo-89, BBM non subsidi yang beroktan lebih rendah.(ayu/aha/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait BBM
 
• Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Pengetap BBM Bersubsidi Ilegal 6 Bulan Penjara
 
• Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM
 
• Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali
 
• BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
 
• Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas BBM Pertalite
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]