Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Gempa
Pemerintah Harus Benahi Sistem Penanganan Bencana
2018-08-24 04:53:36

Ilustrasi. Tampak rumah yang roboh dan hancur akibat dahsatnya gempa Lombok.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi mengaku miris melihat kondisi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca bencana gempa yang terjadi secara beruntun baru-baru ini. Ia menilai pemerintah masih gagap dalam penanganan bencana dan mengajak agar secepat mungkin untuk berbenah.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Indonesia merupakan negara yang strategis untuk berpotensi bencana, sehingga perlu ada kesigapan dari instansi termaksud agar dapat meminimalisir kejadian yang tak diinginkan.

"Kita negara yang terkenal dengan ring of fire dan tumpukan lempengan bawah laut. Hal ini membuat kita tidak bisa menggunakan manajemen kagetan. Harus secara terstruktur, serba terukur, dan secara rinci. Disiapkan dengan matang intinya," tuturnya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis ke Lombok, NTB, Kamis (23/8).

Politisi dapil Jatim ini mendesak pemerintah untuk melakukan kerja sama internasional dengan negara-negara yang sejauh ini berhasil memanipulasi bencana di negaranya, dalam rangka mempersiapkan Indonesia tanggap bencana, sehingga korban jiwa dapat diminimalkan.

"Kerja sama internasional ini penting, karena menyangkut kemanusiaan. Agar ke depannya kita dapat mendeteksi secepat mungkin bencana yang akan muncul di depan kita. Sehingga dapat mengurangi hadirnya korban jiwa," imbuh Henky.(eps/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Gempa
 
• Gempa Mematikan 7,8 SR di Turki dan Suriah, Total Korban Meninggal Sedikitnya 3.500 Orang
 
• Team AREA DPD Bekasi Peduli Kirim Bantuan ke Lokasi Gempa Bumi Cianjur
 
• 6 Orang Meninggal dalam Gempa Magnitudo 6,1 Mengguncang Malang
 
• Sebanyak 42 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa 6,2 SR di Sulawesi Barat
 
• Konsisten Dampingi Lombok, Wujud Ta'awun MDMC dan LazisMu untuk Negeri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]