Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Satwa
Pemerintah Gagal Melindungi Satwa Liar
Wednesday 14 Mar 2012 01:26:07

Aksi COP di depan Makamah Agung (Foto: COP)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Penegakan hukum sebagai pintu menyelesaikan berbagai masalahakan satwa liar, dikhawatirkan tidak berdampak apapun. Pasalnya saat mengadili kasus pembantaian orangutan di Kalimantan Timur, hakim cenderung mengadili para eksekutor di lapangan dan bukan para pengambil keputusan.

Hal itulah yang disampaikan Juru Kampanye dari Centre for Orangutan Protection (COP), Daniek Hendarto. “Para pekerja tidak mungkin membunuh orangutan dan satwa liar lainnya tanpa perintah, tanpa upah dari perusahaan. Hakim wajib meminta polisi mengusut keterlibatan para manajer perkebunan,"tuturnya seperti yang dikutip press rilis yang diterima BeritaHUKUM.com, Selasa (13/3).

Daniek menambahkan, jika yang diseret ke pengadilan adalah para manajer perkebunan, maka kebiasaan membantai satwa liar di perkebunan kelapa sawit akan berhenti.” Kami memiliki harapan besar, lembaga peradilan di Indonesia menjadikan kasus Metro Kajang, Makin Group dan PT. Prima Cipta Selaras sebagai momentum untuk melindungi satwa liar secara lebih efektif,” tambahnya.

Lebih lanjut Daniek menjelaskan, pemerintah yang berperan sebagai regulator dan penegakan hukum dalam konversasi satwa telah gagal, Pasalnya hampir seluruh kasus kejahatan terhadap satwa liar selalu divonis ringan dan menyasar pada rakyat kecil, bukan dalang kejahatannya. “Lemahnya penegakan hukum merupakan penyebab utama mengapa kejahatan-kejahatan terhadap satwa liar terus berlanjut di Indonesia.” Jelasnya.

Saat ini sedang digelar 3 persidangan kasus pembantaian orangutan di Kalimantan Timur, yakni di Pengadilan Negeri Sangatta di Kutai Timur dan Tenggarong di Kutai Kartanegara. Total terdapat 8 terdakwa, 4 orang dari PT. Khaleda Agroprima Malindo (Metro Kajang Holdings Berhad), 2 orang dari PT. Sabhantara Rawi Sentosa (Makin Group) dan 2 orang dari PT. Prima Cipta Selaras.

Dalam kasus yang melibatkan MKH Berhad, yang diadili adalah 2 orang dari level manajemen dan 2 orang pekerja lapangan. Sedangkan kasus yang melibatkan Makin Group dan PT. Prima Cipta Selaras, seluruhnya yang sedang diadili adalah pekerja lapangan. (bhc/boy)


 
Berita Terkait Satwa
 
• Perdagangan Satwa Dilindungi Melalui Medsos Dibongkar, 1 Pedagang Dicokok Polisi
 
• Inilah 8 Filosofi Burung Elang yang Bisa Kamu Tiru
 
• Animal Defenders Indonesia Tepis Fitnah Soal 'Buangan Kotoran'
 
• Sumdaling Ditreskrimsus PMJ Menangkap 9 Penjual Satwa Langka melalui Medsos
 
• Legislator Apresiasi Dicabutnya Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]