Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Pemerintah Diminta Perkuat Diplomasi Untuk Bantu TKI
Monday 07 Jan 2013 22:20:09

Ketua DPR, Marzuki Alie saat berpidato.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait adanya ancaman hukuman mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, DPR meminta pemerintah memperkuat upaya diplomasi di luar negeri untuk membantu TKI yang tersangkut masalah hukum.

“Setidaknya bisa mengurangi hukuman yang menimpa paraTKI tersebut,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/1)

Marzuki menyatakan, pendampingan hukum bagi para TKI yang sedang terkena kasus-kasus di luar negeri, menjadi sebuah keharusan. Pada keduataan-kedutaan dimana terdapat banyak Warga Negara Indonesia (WNI), harus ditempatkan lebih banyak personil yang dapat memberikan pendampingan secara hukum. Karena sesungguhnya pengawalan secara hukum merupakan hak mereka sebagai WNI.

“Melihat begitu kompleksnya masalah TKI di luar negeri, DPR akan membentuk sebuah Tim Pengawas sebagai salah satu upaya Dewan dalam membantu menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.

Saat ini, setidaknya ada 420 TKI terancam hukuman mati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 351 orang di Malaysia, 22 orang di Cina, satu orang di Singapura, satu orang di Filipina dan 45 orang di Arab Saudi. Dari angka.(sc/wy/prl/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]