JAKARTA, BeritaHUKUM - Elemen kelompok masyarakat sipil menyampaikan pandangannya tentang penanganan pengungsi dari luar negeri pasca-penerapan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Masyarakat sipil yang memberi catatan penerapan Perpres 125/2016 ini diantaranya Dr. Enny Soeprapto selaku akademisi dan ahli Hukum Pengungsi Internasional, Febi Yonesta sebagai Advokat Chairperson SUAKA, Yunizar Adiputera Peneliti Institute of International Studies-UGM, Gading Putra dari National Legal Officer JRS Indonesia, Diovio Alfath sebagai Direktur Eksekutif Sandya Institute, serta Perwakilan dari komunitas pengungsi di Jakarta.
"Kami melakukan penelusuran dan analisis terkait temuan-temuan di lapangan, dan masukan untuk solusi ke depan," ujar National Legal Officer JRS Indonesia, Gading Putra, saat membuka acara media briefing di Jakarta, Senin (14/10).
Gading membeberkan, saat ini terdapat 13,657 pengungsi dari luar negeri (pencari suaka dan pengungsi) di Indonesia. Lebih dari 50 persen berasal dari Afghanistan kemudian disusul dari Somalia, Myanmar, Sudan, Iraq, Iran, Palestina, Pakistan dan sebagainya.
"3.882 pengungsi di Indonesia adalah anak-anak, dimana 128-nya adalah anak-anak tanpa pendamping dan 61 anak terpisah dari orang tuanya dan ditemani oleh walinya," jelas Gading.
Ia menambahkan, para pengungsi hidup di Indonesia dengan keterbatasan hak atas pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan.
"8.164 Diantara pengungsi itu memiliki akomodasi-akomodasi alternatif, namun sisanya masih mengandalkan tabungan dan bantuan keluarga," lanjutnya.
Ia juga menyebut masalah keamanan do negaranya membuat pengungsi tidak pulang. Sedangkan penempatan ke negara ketiga sangat terbatas sehingga pengungsi tidak dapat diproses lebih lanjut, dan hal ini dipengaruhi kebijkan dari negara penerima.
"Pengungsi umumnya sudah tinggal di Indonesia sekitar 4-9 tahun. Keputusasaan pengungsi inilah yang akhirnya kita lihat di trotoar Kebon Sirih, Kalideres, dan sebagainya," tegas Gading.
Adapun Direktur Eksekutif Sandya Institute, Diovio Alfath memaparkan, masyarakat Indonesia dari berbagai latarbelakang bisa ikut andil dalam memperhatikan masalah pengungsi.
Dalam alam dekokrasi, jelas Diovio, ada tiga peran masyarakat sipil yang bisa dijalankan. Yakni terkait peran advokasi, melakukan pemberdayaan komunitas dan masyarakat, serta dalam kontrol sosial.
"Sebagai negara demokrasi, masyarakat bisa berperan dalam tiga hal ini. Kita bisa memberi advokasi, memberi perlindungan, serta membantu pemenuhan hak dasarnya," jelas Diovio.
Ia menilai masyarakat sudah cukup care (peduli) dan punya perhatian baik pada pengungsi. Namun ada juga sebagian yang menganggap pengungsi sebagai orang buangan, penjahat dan lain sebagainya.(bh/amp) |
