Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Virus Corona
Pemerintah Diminta Lakukan Koordinasi Atasi Sebaran Virus Corona
2020-01-29 09:11:00

Anggota Komisi IX Sutan Adil Hendra.(Foto: dok/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX Sutan Adil Hendra meminta agar pemerintah melakukan kordinasi lintas sektoral, dalam antisipasi penyakit akibat virus Corona. Mengingat, saat ini dunia tengah digemparkan dengan fenomena virus yang asal mula penyebarannya terjadi di Kota Wuhan, China.

"Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan harus berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam mengantisipasi masuknya virus Corona," katanya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (27/1).

Selain itu, menurut Sutan, Pemerintah Daerah perlu berkoordinasi dengan stakeholder lainnya dalam memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia, baik pelabuhan maupun bandara. "Saya pikir antisipasi perlu kita lakukan terus menerus. Mulai dari pintu masuk," ujarnya.

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra ini, yang tak kalah penting ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat cara mencegah hingga dampak kesehatan akibat virus Corona. "Antisipai itu meliputi health alert card, edukasi dan informasi kepada masyarakat hingga menyiapkan 100 rumah sakit rujukan Infeksi Emerging," katanya.

Terkait beredarnya informasi tentang masyarakat di Jambi yang diduga terinfeksi virus Corona, Sutan mengaku prihatin dan meminta pihak terkait segera melakukan pengecekan dan penangan yang tepat.

"Bila nantinya didapati warga yang memiliki gejala seperti terpapar virus tersebut, diharapkan agar proses diagnosa dilakukan secara detail dan lengkap. Guna memastikan apakah pasien itu benar-benar terjangkit virus Corona atau tidak. Langkah ini penting agar tidak menimbulkan kesalahan diagnosis yang akan berujung pada kesalahan penyebaran informasi kepada masyarakat," tandasnya.(rnm/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]