JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras diharapkan tidak dilakukan lagi, setidaknya dikendalikan untuk menjaga produksi dan harga beras nasional. Presiden Joko Widodo dalam pidato Pengantar RAPBN 2019 dan Nota Keuangannya juga ingin mengendalikan impor dan bahkan meningkatkan nilai ekspor.
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Srikarti Handayani yang ditemui usai Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8), menyatakan tidak setuju dengan impor beras. Untuk meningkatkan produksi beras nasional, pemerintah harus memberi bantuan alat pertanian kepada para petani termasuk subsidi pertanian lainnya yang bisa dinikmati petani.
"Saya tidak setuju impor. Saya setuju bila hasil pertanian meningkat, pemerintah harus beri subsidi kepada petani. Pemerintah harus punya terobosan. Jangan memberatkan rakyat. Yang muda-muda semangat lagi membangun pertanian di desa," ujar Endang, dengan menyerukan para pemuda untuk membangun desanya dengan bertani, sehingga diharapkan tak ada lagi impor beras.
Sementara dimintai komentarnya soal pidato Presiden Joko Widodo, Endang mengatakan, pidato Presiden luar biasa. Pidato memberi harapan dan pencerahan kepada rakyat Indonesia. Banyak fasilitas infrastruktur sudah dibangun yang tentu memudahkah mobilitas masyarakat. "Banyak program pemerintah yang sudah terealisasi. Kita apresiasi atas capaian Presiden Jokowi," imbuh politisi Partai Golkar itu.(mh/sf/DPR/bh/sua)
|
