Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pasar
Pemerintah Didesak Gelar Operasi Pasar Hadapi Lonjakan Harga
2017-05-25 07:31:31

Ilustrasi. Tampak saat Polisi menggerebek gudang PD Masa Harapan yang melakukan penimbunan beras, gula rafinasi dan gula kristal di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.(Foto: BH /yun)
JAKARTA, Berita HUKUM - Persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri seolah menjadi tradisi yang selalu terjadi setiap tahun. Penyebab fluktuasi harga bahan pangan yang terjadi jelang bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, tidah hanya bersumber pada supply dan demand saja, melainkan banyak aspek. Persoalan distribusi seperti rantai pemasaran yang panjang, peran tengkulak, tata niaga yang buruk, dan banyak faktor lainnya menjadi kendala yang belum terselesaikan.

Melihat kompleksnya persoalan yang kerap terjadi itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani mengatakan bahwa tradisi kenaikan harga kebutuhan pangan pokok jelang lebaran di Indonesia, dilihat dari sisi hukum ekonomi, yakni dimana semakin banyak permintaan terhadap suatu barang maka pasti berdampak pada harga mengalami kenaikan.

"Pada tahun ini yang kami lihat di pasaran, harga-harga yang naik itu terjadi pada komoditas bawang putih, daging, ayam potong, serta beberapa hasil produksi tanaman holtikultura. Ini menandakan bahwa setiap menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kenaikan harga itu seperti sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itulah kita mendesak kepada pemerintah supaya melakukan operasi pasar seperti yang pernah dilakukan Bulog pada masa sebelumnya, sebagai salah satu langkah antisipasi dalam menghadapi lonjakan harga pangan saat Ramadhan dan Idul Fitri," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/5).

Politisi F-Nasdem itu juga menyatakan, saat ini masih banyak impor komoditas pangan yang dilakukan pemerintah seperti daging dan sebagainya, Oleh karena itu kedepannya harus juga disiasati dalam hal untuk mengatasi adanya spekulan-spekulan yang bermain di bidang komoditas pangan.

"Kami akan melakukan pengawasan terhadap pergerakan harga kebutuhan pangan pokok tersebut dengan melihat langsung ke lapangan," tegasnya.(dep/sc/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pasar
 
• Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar
 
• Harga Kebutuhan Masyarakat Melonjak, Legislator Nilai Pemerintah Tidak Mampu Perbaiki Mekanisme Pasar
 
• Sulaiman Sade Mantan Kepala Dinas Pasar Samarinda Divonis 8 Tahun Penjara
 
• Pedagang Pasar Umum Gianyar Minta Pemda Tunda Revitalisasi
 
• Mantan Kadis Pasar Samarinda Sulaiman Sade dkk Didakwa Lakukan Korupsi Pasar Baqa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]