Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Virus Corona
Pemerintah Berencana Melonggarkan Kebijakan PPKM Darurat Jika Tren Kasus Covid-19 Menurun
2021-07-21 00:43:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berencana melonggarkan aturan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Langkah itu akan dilakukan pemerintah jika tren kasus Covid-19 terus mengalami penurunan.

"Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Jokowi, Selasa (20/7).

Jokowi pun membeberkan sejumlah aturan pelonggaran kebijakan PPKM Darurat yang akan diterapkan pemerintah terutama kepada para pelaku usaha, apabila tren kasus Covid-19 terjadi penurunan.

"Untuk tahap pertama, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari akan diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sementara, pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00, juga dengan kapasitas maksimal 50 persen," ujar Jokowi.

Selain itu, lanjut Jokowi, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau penjual voucher, pangkas rambut, penatu atau laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis juga diizinkan buka sampai dengan pukul 21.00.

"Kemudian, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka sampai pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit," lanjutnya.

Pengoperasian sektor ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Sedangkan pengaturan teknisnya akan ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

"Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah," jelasnya.

Sebelumnya Jokowi mengungkapkan, penerapan PPKM Darurat yang dimulai sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa dihindarkan dan harus diambil oleh pemerintah.

"Meskipun (PPKM Darurat) sangat berat, ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19," tutur Jokowi.

Menurutnya, selama masa penerapan PPKM Darurat telah terlihat penurunan penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit (RS).

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan," bebernya.

Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh komponen masyarakat untuk bekerja sama bahu-membahu dalam melaksanakan PPKM ini sehingga kasus Covid-19 dapat segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun.

"Kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala, dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar," tuturnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
Studi: Virus Covid-19 Berkembang Baik di Udara, Masker Longgar Rawan Tembus
 
Indonesia Jangan Hanya Jadi 'Marketplace' Vaksin Negara Lain
 
Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk
 
Cegah Varian Corona Mu, Komisi IX: Siapkan Skenario Terburuk!
 
PPKM Level 3 DKI Jakarta Diperpanjang, Gubernur Anies Ingatkan Semua Jangan Lengah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Studi: Virus Covid-19 Berkembang Baik di Udara, Masker Longgar Rawan Tembus
Jangan Kaget! Harga BBM Pertamina Sudah Naik, Ini Daftarnya
Ustadz di Tangerang Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal, Saat Pulang dari Masjid
Viral Napi Lapas Kelas 1 Medan Diduga Dianiaya dan Diperas Petugas
Kuasa Hukum: Utang Kasus SEA Games XIX 1997 Bukan Tanggung Jawab Bambang Trihatmodjo
Irjen Napoleon Tulis Surat Terbuka terkait Penganiayaan Muhammad Kece, Begini Isinya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ustadz di Tangerang Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal, Saat Pulang dari Masjid
Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas
Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah
Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk
PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?
Temuan Selisih Anggaran PEN dalam APBN 2020 Sangat Memprihatinkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]