Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Aceh
Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Kilang PT Arun
Saturday 11 May 2013 19:17:11

Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Farhan Hamid.(Foto: Ist)
ACEH, Berita HUKUM – Untuk percepatan pembangunan kilang minyak BBM di PT Arun LNG Lhokseumawe, Pemerintah Pusat membentuk tim kerjasama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Universitas Malikussaleh (Unimal).

Tim itu nantinya akan menjawab persoalan pembangunan kilang BBM di PT Arun LNG ini mengikat banyak pihak negara international, sehingga persoalan itu harus segera diselesaikan secara konperensif, kata Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Farhan Hamid, di Pemko Lhokseumawe.

Dia mengatakan, rencana awal percepatan pembangunan kilang minyak BBM di PT. Arun LNG itu akan segera dimulai pada pertengahan tahun 2013 ini, dengan tujuan agar PT Migas tersebut bisa menjadi pusat refinery terminal BBM ditingkat international, serta nantinya akan benar-benar membangun interaksi dengan internasional dengan melibatkan juga pihak Provinsi Aceh dan pihak-pihak nasional di Indonesia.

Lebih lanjut Farhan mengatakan, secara keekonomian apabila sebuah pusat refinery dibangun, itu harus ada jaminan pasokan minyak mentah. Minimum, khusus untuk 10 tahun kedepan. Yang kedua, lanjut Farhan, harus ada juga jaminan dalam bentuk kontrak siapa yang akan menampung hasil refinery, dan hal itu meruapakan syarat utama.

Pembangunan proyek vital ini nantinya pemerintah pusat akan segera membuat negosiasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah Aceh. Melihat kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan diharapkan proses negosiasi antara Pemerintah daerah Aceh dengan RI ini selesai dengan melibatkan Unimal karena ini merupakan label internasional, jelas Farhan Hamid.

Sementara itu Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan bahwa proses negosiasi tersebut akan ditermina oleh pemerintah Aceh setelah adanya persetujuan yang professional. Dengan pencapaian yang maksimal jika tim yang sudah dibentuk ini betul–betul bekerja sesuai prosedur.

Kata dia, tim yang sudah dibentuk antara Pemko Lhoseumawe dan Unimal ini juga dibawah kewenangan pemerintah Aceh. Lebih lanjut, Muzakir Manaf mengatakan, pemicu pertumbuhan ekonomi di Aceh adalah lumbung gas di Kabupaten Aceh Utara lama, atau Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sekarang.

Menurutnya, anjloknya perekonomian Aceh saat ini juga disebabkan adanya perkembangan ladang minyak dan gas Aceh. Sehingga dengan dibuatnya tim percepatan pembangunan kilang minyak BBM di PT Arun itu, pemerintah Aceh meyakini proyek vital tersebut akan berlangsung cepat.

Hal tersebut disampaikanya pada rapat tertutup yang digelar oleh Pemko Lhokseumawe, Jum'at (10/5) kemarin yang turut serta melibatkan Rektor Unimal, Afridal, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta Wakil MPR RI, Farhan Hamid, termasuk beberapa orang penting lainnya.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Aceh
 
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
 
• Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
• Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
• Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
• Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]