ACEH UTARA, Berita HUKUM - Regulasi Qanun Bendera dan Lambang secara aspek yuridis sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dengan demikian sudah dapat di implementasikan.
Kendatipun demikian, pemerintah eksekutif dan legislatif Aceh harus proaktif melakukan kebijakan dalam mengambil sikap terhadap segala aksi penolakan yang muncul dalam 2 hari ini, kata Juru Bicara Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Lhokseumawe/Aceh Utara, Safwani, SH, Minggu (24/3).
Artinya, sebuah regulasi yang telah mendapatkan kesepakatan dari DPRA, dan menurutnya qanun tersebut harus diusulkan ke Gubernur yang selanjutnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) paling lama tujuh hari setelah disahkan oleh DPRA guna dievaluasi.
Disebutkannya, pemerintah daerah dapat membatalkan Perda yang dinilai mengkesampingkan kepentingan umum, dan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 pasal 145 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Karenanya, pemerintah sesegera menanggapi dengan bijak terkait beberapa yang terjadi dalam dua hari ini dengan melakukan evaluasi. Ajak masyarakat Pantai Selatan untuk duduk rembuk menyelesaikan poin mana saja yang tidak sesuai dengannya.
"Diharapkan pemerintah untuk mengevaluasi kembali regulasi qanun ini agar tidak menimbulkan konflik baru di Aceh," tutup Safwani, SH
Pada Jum'at (22/3) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan seluruh Fraksi di DPR telah mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang, bersama revisi qanun lainya tentang pembagian hasil Migas dan penanaman modal.(bhc/sul) |
