RIAU, Berita HUKUM - Seiring dengan berakhirnya status tanggap darurat, maka Pos Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Asap Provinsi Riau juga berakhir hari Rabu (10/7) kemarin. Pemadaman api dan asap di Riau selanjutnya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
Penanggulangan bencana asap mengedepankan Pemda kabupaten dan kota. Pemda provinsi akan merapat apabila Pemda kabupaten/kota membutuhkan bantuan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pemerintah pusat kembali memobilisasi sumber daya yang ada untuk membantu penanggulangan bencana di provinsi.
Mengantisipasi hotspot yang mungkin muncul kembali di Riau maupun provinsi lain di Sumatera, BNPB masih menyiagakan 3 helikopter Bolco dan 1 Sikorsky. Satu pesawat Cassa untuk TMC juga masih stand by dan melakukan penaburan garam jika diperlukan.
Pertemuan yang membahas pengakhiran tugas posko satgas telah dilakukan di Lanud Roesman Nurjadin pada hari Rabu (10/7) kemarin. Pemda Provinsi Riau menyampaikan terima kasih atas upaya keras yang dilakukan oleh satuan-satuan tugas dari TNI dan Polri yang dibantu oleh BNPB, Kementerian/lembaga, pihak swasta dan elemen masyarakat.
Operasi penanggulangan bencana asap sangat efektif dan berhasil menurunkan jumlah hotspot dan pollutant standard index (PSI) atau kualitas udara membaik. Pada tanggal 24 juni 2013 tercatat 256 titik api tersebar di Riau dan ini telah memberikan dampak kesehatan terhadap 15.000 lebih masyarakat setempat.
Selama operasi ini berlangsung, 3.000-an titik api berhasil dipadamkan dan satgas penegakkan hukum menetapkan 24 tersangka termasuk 1 korporasi. Satgas udara membutuhkan 600 ribu liter air yang dibantu dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) dalam pemadaman api dan asap.
Sementara itu, pantauan BMKG menyebutkan bahwa hotspot di wilayah Riau nihil dan cuaca sudah normal. Citra satelit NOAA-18 juga tidak mendeteksi adanya hotspot pada hari ini.(bhc/rat) |
