Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPRD Kaur
Pemda Menanggapi Positif terkait Pandangan 7 Fraksi DPRD Kaur
2018-08-24 07:24:20

Tampak suasana saat sidang berlangsung di gedung DPRD Kaur, Kamis (23/8).(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kaur dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak eksekutif disampaikan langsung oleh Wakil Bupati, Hj. Yulis Suti Sutri, SKM. Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur menanggapi dengan positif terhadap pandangan 7 Fraksi anggota DPRD Kaur yang disampaikan pada sidang paripurna sebelumnya.

Diantaranya, menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Ririn Suprianto, Spd yang berkaitan dengan HGU Perusahaan Kelapa Sawit yakni PT CBS (Cipta Bumi Selaras) yang sudah memperoleh lahan warga sebagai HGU Perusahaan.

Wakil Bupati Kaur menanggapi dengan positif dan, "akan berkordinasi dengan pihak yang bersangkutan dan BPN. agar kendala yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan baik." ungkap Yulis Suti Sutri, Kamis (23/8).

Rapat berlangsung di gedung DPRD Kaur yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Jailani, Sip. untuk jawaban atas pandangan 7 Fraksi DPRD tersebut yang disampaikan oleh Wakil Bupati, Hj. Yulis Suti Sutri, SKM yang berjalan lancar.

Pemda Kaur juga sangat merespon semua pandangan dari Fraksi - Fraksi yang lain dengan positif, "hal ini semuanya demi kemajuan pemerintahan Kaur untuk pembangunan kabupaten Kaur kedepannya," ujar Yulis Suti Sutri.

Sehabis wakil Bupati membacakan jawaban dari pandangan fraksi, melalui pimpinan rapat Jailani Sip, menyambut baik dan setuju dengan pandangan eksekutif tersebut, guna menjawab dari 7 Fraksi yang ada di DPRD Kaur.

Tampak hadir pada rapat kali ini para kepala SKPD Kaur yang ada di lingkungan pemerintah dan juga unsur FKD.(bh/aty)


 
Berita Terkait DPRD Kaur
 
Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 7 Raperda Kabupaten Kaur Tahun 2018
 
Wakil Ketua DPRD Kaur Mendukung Penegakkan Hukum terkait Tambak Ilegal
 
Pemda Menanggapi Positif terkait Pandangan 7 Fraksi DPRD Kaur
 
Sidang Paripurna DPRD Kaur terkait Raperda APBD-P Berjalan Lancar
 
Paripurna DPRD Kaur Alot terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]