JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI terus mengkaji pembentukan Law Center dan Budget Office untuk mendukung kinerja lembaga perwakilan ini. Sejumlah upaya sudah dilakukan agar amanat konstitusi dan bagian dari cita-cita reformasi ini dapat segera diwujudkan.
"Kita bercita-cita dan belum kesampaian. Kedepan kalau Law Canter dan Budget Office yang merupakan cita-cita bersama bisa tercapai, ini merupakan kemenangan demokrasi dan kemenangan reformasi,” kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, dalam Pidato Hari Ulang Tahun (HUT) DPR RI ke-69, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (29/8).
Dengan pembentukan Law Center diharapkan sejumlah pakar hukum, para profesor yang mempuni dibidangnya akan dihimpun. Mereka akan memberikan masukan terbaik sehingga anggota dewan dapat lebih berkonsentrasi dan produktif dalam menghasilkan produk legislasi.
"Badan Legislasi DPR RI lebih baik direinkarnasi menjadi kekuatan baru Law Center, pusat pembuatan undang-undang yang hebat. Tidak seperti sekarang ini anggota dewan terpontal-pontal dalam membahas suatu RUU, anggota DPR mengurusi titik koma, masalah bahasa dan lain sebagainya yang sebenarnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan staf," tandasnya.
Salah satu langkah penting yang saat ini sedang dibicarakan dengan pemerintah adalah memboyong Komisi Hukum Nasional ke Senayan. Akan tetapi ia tidak merinci sejauh mana hasil pembicaraan tersebut.
Terkait Budget Office, politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai sangat diperlukan untuk menjawab sejumlah kritikan kepada dewan. Menurutnya pembahasan masalah anggaran di DPR hanya sebagian kecil dari keseluruhan APBN.
"Budget Office memberikan pandangan posisi yang berbeda atau second opinion terhadap masukan yang disampaikan pemerintah. Ini penting karena itu berarti kita punya tandingan dari konsep anggaranya pemerintah," demikian Priyo.(as/dpr/bhc/sya) |
