Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Pembentukan Law Centre dan Budget Office Terus Dikaji
Monday 01 Sep 2014 17:24:54

Ilustrasi. Gedung MPR, DPR dan DPD Republik Indonesia, Senayan, Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI terus mengkaji pembentukan Law Center dan Budget Office untuk mendukung kinerja lembaga perwakilan ini. Sejumlah upaya sudah dilakukan agar amanat konstitusi dan bagian dari cita-cita reformasi ini dapat segera diwujudkan.

"Kita bercita-cita dan belum kesampaian. Kedepan kalau Law Canter dan Budget Office yang merupakan cita-cita bersama bisa tercapai, ini merupakan kemenangan demokrasi dan kemenangan reformasi,” kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, dalam Pidato Hari Ulang Tahun (HUT) DPR RI ke-69, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (29/8).

Dengan pembentukan Law Center diharapkan sejumlah pakar hukum, para profesor yang mempuni dibidangnya akan dihimpun. Mereka akan memberikan masukan terbaik sehingga anggota dewan dapat lebih berkonsentrasi dan produktif dalam menghasilkan produk legislasi.

"Badan Legislasi DPR RI lebih baik direinkarnasi menjadi kekuatan baru Law Center, pusat pembuatan undang-undang yang hebat. Tidak seperti sekarang ini anggota dewan terpontal-pontal dalam membahas suatu RUU, anggota DPR mengurusi titik koma, masalah bahasa dan lain sebagainya yang sebenarnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan staf," tandasnya.

Salah satu langkah penting yang saat ini sedang dibicarakan dengan pemerintah adalah memboyong Komisi Hukum Nasional ke Senayan. Akan tetapi ia tidak merinci sejauh mana hasil pembicaraan tersebut.

Terkait Budget Office, politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai sangat diperlukan untuk menjawab sejumlah kritikan kepada dewan. Menurutnya pembahasan masalah anggaran di DPR hanya sebagian kecil dari keseluruhan APBN.

"Budget Office memberikan pandangan posisi yang berbeda atau second opinion terhadap masukan yang disampaikan pemerintah. Ini penting karena itu berarti kita punya tandingan dari konsep anggaranya pemerintah," demikian Priyo.(as/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]