Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi VI
Pembangunan Kilang PT Arun Akan Disampaikan Kepada SBY
Saturday 11 May 2013 22:27:57

Anggota DPR-RI Komisi VI, Marzuki Daud.(Foto: Ist)
ACEH, Berita HUKUM - Anggota DPR-RI Komisi VI, Marzuki Daud mengatakan telah menerima laporan resmi dari Gubernur Aceh, Zaini Abdullah serta Presiden PT Arun, Iqbal Hasan untuk berjuang keras merasionalisasikan percepatan pembangunan kilang PT Arun LNG dengan Kementerian ESDM juga Dirut PT Pertamina.

"Harapan mereka kepada kita untuk menyampaikan hal tersebut kepada Presiden SBY," kata Marzuki melalui telepon, Sabtu (11/5).

Jauh hari sebelumnya persoalan ini dibicarakan dengan Ketua Tim Pemantau Indonesia, Prio Budi Santoso. Katanya lagi, dalam hal ini dia menyebutkan sudah meminta Prio untuk memanggil Mentri Perekonomian beserta jajarannya agar membahas lebih mendalam lagi tentang pembangunan kilang minyak Bahan Bakar Minyak (BBM) di PT Arun Lhokseumawe.

"Ya, kita sudah memanggil para petinggi-petinggi pemerintah dan beberapa pihak untuk segera merasionalisasikan kilang tersebut," ujar Marzuki

Menurut dia, pada poin yang pertama regasifikasi kilang minyak di PT Arun itu akan sangat berfungsi untuk beberapa industri yang ada di Sumatera. Selain itu juga yang kedua berfungsi untuk menyerap ribuan tenaga kerja yang berada di daerah Aceh. Oleh sebab itu imbuh Marzuki, berharap agar peluang ini jangan sampai hilang yang kedua kalinya.

Laporan itu disebutkan ia terima dari Gubernur Aceh, Zaini Abdullah usai menyusun tim percepatan pembangunan kilang minyak BBM PT Arun LNG di Lhokseumawe pada Jum'at (10/5) kemarin.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Komisi VI
 
• Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang
 
• Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang
 
• Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan
 
• Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi
 
• Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT Dirgantara Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]