JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, usulan perlunya melakukan amandemen terhadap 122 UU merupakan masukan yang sangat bagus. Usulan itu akan diteliti dan dikaji dengan mengundang Baleg untuk sinkronisasi, kordinasi dan pembahasan lebih lanjut. Ada beberapa UU yang harus disesuaikan dan ada sejumlah RUU yang tertunda dan perlu diselesaikan.
“Ke depan pembahasan RUU akan dilakukan lebih selektif, misalnya setahun menghasilkan 20-30 UU, sudah luar biasa,” ungkap Ketua DPR menjawab pers sebelum memimpin Sidang Paripurna Kamis (9/10) di Jakarta. Dengan amandemen beberapa UU tersebut dia berharap ada hasil yang baik dan akurat yang melibatkan pihak terkait termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain.
Menurutnya, banyak UU yang dihasilkan, tetapi saat ada gugatan uji materi MK, akhirnya RUU dibatalkan. Karena itulah perlu seteliti mungkin dalam pengajuan RUU dan semuanya melalui pembahasan dan melibatkan unsur yang kuat. Ia mengakui memang masukan banyak, sehingga akan diteliti lebih lanjut.
Sementara itu anggota FPG Tantowy Yahya mengatakan dalam prolegnas 2014-2019 pihaknya akan mengajukan usulan amandemen atas 122 UU. Kalau pemerintah prorakyat akan mendukung dan sepakat dengan Program KMP. Misalnya UU Pertambangan, UU Perbankan, mana ada negara di mana asing menguasai bank sampai ke desa-desa. Coba investasi di Malaysia, tidak bisa. Artis Indonesia untuk tampil di Malaysia persyaratannya luar biasa, berlapis-lapis, nafasnya tidak memperbolehkan tampil di sana.
Berbeda dengan artis asing ke Indonesia, disediakan karpet merah. Tidak ada pembatasan, boleh tampil dimana saja . “Ini kan terlalu liberal, ini harus kita revisi,” katanya.Kalau pemerintah semangatnya berpihak pada rakyat, maka tidak alasan untuk tidak sepakat, dengan rencana revisi UU tersebut.(mp/dpr/bhc/sya) |
