Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Amerika Serikat
Pemakzulan Trump: DPR AS Teruskan Dakwaan Pemakzulan ke Senat
2020-01-16 13:07:30

Anggota parlemen dari Partai Demokrat Jerry Nadler, Nancy Pelosi, dan Adam Schiff (kanan) mengkritik "kejahatan" Trump.(Foto: GETTY IMAGES)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyepakati resolusi untuk meneruskan dakwaan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump ke Senat untuk dipersidangkan.

Resolusi tersebut mendapat dukungan lintas partai dengan 228 suara melawan 193.

Ketua DPR Nancy Pelosi meneken salinan dakwaan pemakzulan itu bersama dengan sekelompok anggota parlemen dari Partai Demokrat yang akan menuntut Presiden Trump.

DPR, yang dikuasai oleh Demokrat, memakzulkan sang presiden bulan lalu.

Dan sekarang Senat, yang dikendalikan oleh Partai Republik, akan memutuskan apakah mereka akan menyatakan Trump bersalah dan mencopotnya dari jabatan presiden.

Pada konferensi pers sebelum menandatangani dakwaan, Pelosi mengatakan: "Hari ini kita akan membuat sejarah. Saat para manajer berjalan di aula, kita melewati ambang batas dalam sejarah - mengantarkan dakwaan pemakzulan terhadap presiden Amerika Serikat atas penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi DPR. "

Dakwaan-dakwaan tersebut sekarang sedang dalam proses untuk diteruskan ke Senat, majelis tinggi Kongres. Senat akan secara resmi menerimanya pada hari Kamis.

Presiden Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Ia membantah telah berusaha menekan pemimpin Ukraina dalam panggilan telepon pada 25 Juli tahun lalu untuk membuka penyelidikan terhadap bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Trump telah menggembar-gemborkan klaim korupsi yang tidak berdasar tentang Biden dan putranya, Hunter, yang menerima posisi dewan di sebuah perusahaan energi Ukraina pada saat ayahnya menangani hubungan Amerika-Ukraina sebagai wakil presiden AS. Biden adalah satu dari selusin kandidat yang berkampanye untuk mendapatkan nominasi presiden dari Partai Demokrat.

Donald Trump akan menjadi presiden ketiga yang menjalani sidang pemakzulan di Senat dalam sejarah AS.

Akankah Trump dicopot dari jabatannya?
Sementara partai Demokrat menguasai DPR, rekan-rekan Trump di partai Republik menguasai Senat dan semuanya bisa dipastikan akan membebaskannya dari dakwaan. Belum diketahui bagaimana kasus ini akan memengaruhi kampanye presiden untuk periode keduanya November ini.

Semua Partai Republik menentang resolusi untuk meneruskan dakwaan pemakzulan ke Senat. Hanya satu anggota Demokrat, Collin Peterson dari Minnesota, yang tidak mendukung resolusi tersebut. Sementara Demokrat didukung oleh Justin Amash dari Michigan, seorang mantan anggota Republik yang meninggalkan partai untuk menjadi independen.

Pemimpin Partai Republik di DPR, Kevin McCarthy dari California, mengatakan Demokrat sedang berusaha untuk mendepak presiden dengan "kasus terlemah". Ia menyebutnya "kisah yang sedih".

Bagaimana persidangan akan dijalankan?

Pelosi sebelumnya memperkenalkan tujuh "manajer" yang akan menuntut kasus yang dibawa Demokrat terhadap sang presiden dari partai Republik. Mereka dipimpin oleh Adam Schiff, ketua komite intelijen DPR.

Enam lainnya ialah Jerrold Nadler, kepala komite peradilan DPR; Hakeem Jeffries dari New York; Zoe Lofgren dari California; Jason Crow dari Colorado; Val Demings dari Florida; dan Sylvia Garcia dari Texas.

Pengacara Gedung Putih Pat Cipollone dan Jay Sekulow diperkirakan akan memimpin tim pembelaan presiden. Pemimpin Senat Partai Republik, Mitch McConnell, mengatakan pernyataan pembuka dalam persidangan bisa disampaikan pada Selasa depan.

Ketua Mahkamah Agung John Roberts akan dilantik untuk memimpin persidangan. Sementara 100 senator akan disumpah untuk memberikan "keadilan imparsial" sebagai juri. McConnell sempat membuat marah para petinggi Demokrat ketika ia tampaknya mengabaikan tanggung jawab tersebut, dengan mengatakan para anggota Republik di Senat akan bertindak selaras dengan pemerintahan Trump.

Dalam acara di Gedung Putih, Trump menolak tuduhan pemakzulan dan menyebutnya "hoaks".

Persidangan di Senat bisa masih berlangsung pada awal Februari ketika Iowa dan New Hampshire mengadakan pemilihan pertama calon presiden dari Partai Demokrat.

Pelosi membela keputusannya untuk menunda pengiriman dakwaan pemakzulan ke Kongres selama lebih dari tiga pekan sembari berselisih dengan pemimpin partai Republik di Senat, Mitch McConnell, tentang aturan persidangan; dan bahkan sesama anggota Demokrat mendesaknya untuk berhenti mengulur waktu.

"Waktu telah menjadi teman kami dalam semua ini, karena telah menghasilkan bukti yang memberatkan, membawa lebih banyak kebenaran ke ruang publik," katanya kepada wartawan.

Saat Pelosi berbicara, Trump mengirim cuitan yang menyebut proses ini "tipu daya oleh Demokrat yang tidak melakukan apa-apa".(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Amerika Serikat
 
• DPR AS Lakukan Pemungutan Suara untuk Makzulkan Biden
 
• Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?
 
• Joe Biden akan Mengundang Para Pemimpin Indo-Pasifik ke Gedung Putih
 
• AS Uji Rudal Hipersonik Mach 5, Lima Kali Kecepatan Suara
 
• Sensus 2020: Masa Depan Populasi AS Bercorak Hispanik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]