JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai isu pelengseran Aburizal Bakrie alias Ical jelang Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali yang digembar-gemborkan Presidium Penyelamat Partai Golkar hanya lucu-lucuan semata. Alasannya, pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar hanya berbentuk paguyuban yang tak punya dasar hukum.
"Itu kan cuma lucu-lucuan saja. Tidak ada dasar hukumnya apa namanya kita DPP yang memiliki legalitas formal bisa dilengserkan paguyuban yang baru dibentuk," kata Sekretaris Fraksi Golkar di DPR itu, Kamis (27/11).
Disinggung soal antisipasi agar Golkar tidak berujung seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hingga kini masih bersengketa, Bamsoet menegaskan jika partainya berbeda dengan partai berlambang Kabah itu.
"Berbeda Golkar dengan PPP. Kalau kami di Golkar kompak dari pusat sampai daerah. Dan kita bukan partai yang baru gede kemarin sore," celetuknya.
Pihaknya menyebutkan jika kader partainya di daerah sudah mulai gerah dengan ulah segelintir elit partai yang berupaya merusak Golkar. Karena itu Bamsoet berharap koleganya yang berbeda pandangan itu segera sadar.
"Ya mudah-mudahan kawan kawan segera menyadari langkah langkahnya mengancam keutuhan partai, dan kembali ke pelukan Partai Golkar, Golkar harusnya memberikan contoh kepada partai lain yang selama ini terpecah belah," tandasnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marhan menyatakan, Musyawarah Nasional ke-9 partai Golkar akan tetap berlangsung di Bali, akhir pekan ini, Minggu (30/11).
Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno agar kepolisian tidak memberikan izin Munas di Bali, menurut Idrus, hal tersebut hanya sebuah saran untuk mengingatkan.
"Tetapi, kalau intervensi terhadap Partai Golkar, maka kami akan memberikan perlawanan. Bahwa itu adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan semangat reformasi," kata Idrus saat ditemui wartawan di salah satu hotel di Jakarta, Rabu 26 November 2014.
Idrus menyatakan, Golkar akan menghormati Menko Polhukam jika hal tersebut merupakan penyataan untuk mengingatkan. Hal tersebut, kata dia, memang salah satu kewajiban pemerintah untuk mengingatkan kepada para partai, tak terkecuali Golkar.
"Kalau misalkan itu adalah bentuk intervensi, saya kira bukan hanya Partai Golkar yang memberikan perlawanan," ucap Idrus.
Idrus menjelaskan, sistem yang telah dijalani Partai Gokar telah ada dalam konstitusi bahwa hal tersebut telah diatur undang-undang tentang bagaimana berserikat dan berkumpul. "Karena ini adalah hak-hak kami harus dihargai," ucapnya.
Maka dari itu, ia menegaskan, Golkar tetap akan melaksanakan Munas ke-9 di Bali akhir pekan ini karena sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami jamin proses pemilihan nanti akan demokratis sesuai dengan aturan, sesuai tata tertib dan sebagainya," ujarnya.(fat/jpnn/viva/dwi/herdi/bhc/sya) |
